Kamis 07 November 2019, 18:39 WIB

Ini PR Idham Azis Menurut Setara Institute

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Ini PR Idham Azis Menurut Setara Institute

MI/ Mohamad Irfan
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos (tengah) bersama dengan Direktur Riset SETARA Institute Halili (kiri)

 

DIREKTUR Riset Setara Institute Halili mencatat ada empat tugas penting yang harus dibenahi oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.

"Tugas pertama untuk kapolri baru harus bisa mengatur kepemimpinan dalam mengoptimalkan peran kepolisian dalam memperkuat kebhinekaan," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

 

Baca juga: DPR Desak Catatan Agar Kejaksaan Tidak Ikutan Berpolitik

 

Kepolisian harus memberikan jaminan perlindungan untuk menangkal isu ras, agama, dan agama yang masih sangat sensitif di Indonesia. Sehingga, Kapolri baru harus bisa menjamin kesetaraan hak seluruh warna negara.

Halili mengatakan, Kapolri hendaknya memimpin kepolisian agar bisa menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama kelompok minoritas.

Kedua, yaitu Kapolri harus bisa menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dan menghormati HAM. Seperti, menghilangkan ancaman Pancasila baik di dunia pendidikan dan ASN.

"Berdasarkan riset Setara Institute kami mencatat dunia persekolahan pada tiga tahun lalu di 171 sekolah negeri menunjukkan 0,3 persen siswa di Indonesia terpapar ideologi teror, di perguruan tinggi dari survei 10 PTN tahun 2019 menunjukkan ada 8,1 persen mahasiswa menjadikan jihad sebagai keyakinan regulasi formal negara," ujar Halili.

Ketiga, Setara Institute mengatakan bahwa Idham harus bisa membentuk reformasi dan penguatan kapasitas internal kepolisian.

Dalam 12 tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian merupakan aktor yang menonjol dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Tercatat kepolisian yang menjadi pelaku dalam 480 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di satu sisi, polisi merupakan pemangku kewajiban dan satunya adalah pelindung hak warga negara," ungkap Halili.

Keempat, Kapolri harus bisa menangani politisasi sara yang menguat dalam politik elektoral. Idham diharap bisa menangani hal tersebut dari tingkat lokal sampai nasional.

Peran polisi akan diuji pada pergelaran Pilkada 2020 mendatang. Setara Institute menilai akan jadi ujian besar bagi kepemimpinan Idham Azis dalam memimpin penanganan ancaman terhadap Pancasila.

Terutama melalui politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan.

"Politisasi identitas berbasis sara merupakan fenomena yang marak dan nyata merusak harmoni sosial dan integrasi nasional di Indonesia. Politisasi sara ini juga menyerang kelompok minoritas di Indonesia," pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More