Kamis 07 November 2019, 18:28 WIB

Perangi Kecanduan Gim Online, Tiongkok Berlakukan Jam Malam

Melalusa Sushtira Khalida | Internasional
Perangi Kecanduan Gim Online, Tiongkok Berlakukan Jam Malam

AFP
Ilustrasi gim online di Tiongkok

 

PEMERINTAH Tiongkok resmi memberlakukan jam malam untuk membatasi waktu anak-anak bermain gim online. Langkah keras tersebut diambil guna menanggulangi kecanduan gim yang merajalela di kalangan anak muda.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh National Press and Publication Administration pada Selasa (5/11) lalu, pemain gim di bawah usia 18 tahun dilarang bermain gim online dari jam 10 malam hingga jam 8 pagi.

Selama seminggu, anak di bawah umur tersebut hanya diperbolehkan bermain gim selama 90 menit per hari. Adapun pada akhir pekan dan hari libur nasional, jatah waktu bermain game ditambahkan hingga 3 jam per hari.

Tak hanya pembatasan waktu bermain, aturan baru ini juga membatasi jumlah uang yang boleh dihabiskan anak-anak untuk bermain gim online. Bagi mereka yang berusia 8-16 tahun, mereka diberi batasan untuk menggunakan uangnya bermain gim online hingga 200 yuan atau sekitar Rp400 ribu per bulan.

Adapun bagi mereka yang berusia 16-18 tahun diperbolehkan menggunakan uangnya untuk bermain gim online hingga 400 yuan atau sekitar Rp800 ribu.

Baca juga : Gabung Tim E-Sport, Kaesang Diharapkan Gairahkan Gim Online

Aturan baru tersebut mengharuskan mereka yang ingin bermain gim online untuk meregistrasi nama asli dan data lainnya, seperti akun WeChat, nomor telepon atau nomor identitas terlebih dahulu.

Tak hanya menyasar pemain gim, Pemerintah Tiongkok juga meminta kepada pengembang untuk memodifikasi konten, fungsi atau aturan gim guna menghindari kecanduan di kalangan anak muda.

Namun di platform media sosial Tiongkok, Weibo, pemain gim online di Tiongkok meragukan penerapan aturan baru tersebut.

"Pernyataan ini hanya berarti bahwa remaja tidak dapat bermain gim, karena bagi sebagian besar remaja Tiongkok mereka harus pergi ke sekolah mulai jam 6.30 pagi dan berakhir pada jam 10 malam," keluh seorang pengguna.

Sementara itu, pengguna lainnya mengatakan dapat dengan mudah mengakali aturan baru tersebut dengan mendapatkan nomor ID online palsu atau menggunakan nomor identifikasi orangtua mereka agar dapat bermain gim online.

Terkait hal tersebut, para pejabat Tiongkok mengatakan mereka akan memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap peraturan tersebut.

Nantinya, pemerintah Tiongkok akan berkoordinasi bersama Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan lembaga terkait lainnya guna membangun sistem identifikasi menyeluruh yang akan menutup kemungkinan celah penyalahgunaan aturan tersebut.

"Kami juga akan secara bertahap meningkatkan dan memperkaya fungsi sistem identifikasi untuk memberikan data waktu bermain gim di seluruh platform, sehingga kami dapat mengetahui dan membatasi waktu total yang dihabiskan setiap anak untuk bermain gim di semua platform," terang seorang juru bicara kantor pemerintahan Tiongkok.

Baca juga : Bigetron Jadi Wakil Indonesia di Tahap Global Final PMCO

Menurut kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, pemberlakuan aturan baru tersebut dituntun oleh pemikiran Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang sosialisme.

Di bawah Xi, otoritas Tiongkok juga telah meluncurkan pembersihan konten online atau media yang dianggap tidak sehat. Penerapan peraturan baru juga akan diikuti dengan larangan permainan yang menampilan konten eksplisit seksual, kekerasan atau pertumpahan darah, serta perjudian.

Pada tahun lalu, pemerintah Tiongkok mengumumkan peraturan baru pada sejumlah gim online yang dapat dimainkan. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga membatasi rilis baru gim online dan memberlakukan aturan pada anak-anak di bawah umur untuk mengurangi waktu bermain mereka di layar.

Tiongkok yang merupakan pasar video game terbesar di dunia, telah memperketat industri gim di tengah kekhawatiran yang ditimbulkannya.

Pemerintah Tiongkok mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan gim online terhadap kesehatan, fungsi penglihatan anak-anak, serta memicu kecanduan yang dapat berdampak pada hal buruk lainnya. (AFP/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More