Kamis 07 November 2019, 17:13 WIB

PSI Tolak Formula-E, Jakpro: Sudah Disepakati DPRD

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
PSI Tolak Formula-E, Jakpro: Sudah Disepakati DPRD

Dok.MI
Infografis

 

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) angkat bicara soal penolakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI atas rencana penyelenggaraan event mobil listrik Formula E 2020. Penolakan tersebut disampaikan siang tadi oleh dua anggota DPRD DKI dari PSI yakni, Anthony Winza Probowo dan Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

"Anggaranya kan sudah dibahas di Komisi B dan komisi C. Di komisi itu kan ada berbagai fraksi. Sudah selesai dan sudah lolos. Artinya, tidak ada masalah," ungkap Corporate Secterary PT Jakpro, Hani Sumarno saat dihubungi, Jakarta, Kamis (7/11).

JakPro diketahui ditunjuk sebagai pengelola pelaksanaan Formula E 2020 di Jakarta. Pada (5/11) lalu, Komisi B telah menyepakati usulan anggaran pembuatan lintasan sirkuit itu. Adapun usulan anggaran itu memakan biaya Rp360 miliar, sebagai  commitment fee yang wajib dibayar kepada organisasi penyelenggara balapan Formula E Operations (FEO).

Baca juga: PSI Menolak Keras Penyelenggaraan Formula E 2020 di Jakarta

"Sudah selesai dibahas, tinggal (menunggu) jadwal yang akan disampaikan di banggar (badan anggaran)," kata Hani.

Ia mengatakan jika pada rapat banggar nanti ada perdebatan, khususnya dari PSI, hal itu dianggap dinamika rapat semata. Pasalnya dalam pembahasan usulan anggaran kemarin, hampir semua fraksi setuju atas penyelenggaran Formula E.

"Ya namanya juga dinamika rapat, di jalani saja. Kita optimis saja, karena ketika kita bicara masa depan untuk menyiapkan negeri ini lebih baik," ucap Hani.

Pihak Pemprov DKI, menurutnya, berharap dengan adanya ajang Formula E yang menggunakan mobil listrik itu bisa menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan.

"Formula e itu kan sebenarnya investasi mindset. Kita mengajak visi kedepan. Energi fosil kan uda gak bisa diharapkan lagi kedepan," tandasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More