Kamis 07 November 2019, 16:23 WIB

Penyerahan Mandat KPK Tak Gugurkan Status Tersangka Imam Nahrawi

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Penyerahan Mandat KPK Tak Gugurkan Status Tersangka Imam Nahrawi

MI/ BARY FATHAHILAH
Suasana sidang praperadilan mantan Menpora Imam Nahrawi yang dipimpin hakim tunggal Elfian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini.

 

PENYERAHAN mandat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipersoalkan mantan Menpora Imam Nahrawi yang menjadi tersangka kasus dana hibah KONI.

Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Ari Setiawan menilai pernyataan penyerahan mandat tersebut tidak bisa menkadi alasan penguguran status tersangka Imam.

"Sepanjang yang saya ketahui, mengenai hal itu harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK melalui keputusan dari Presiden. Selama keputusan itu tidak turun, kewenangan (pimpinan KPK) masih melekat," kata Ari dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

Baca juga: KPK Ungkap Aliran Duit ke Imam Nahrawi, Taufik Hidayat Disebut

Ari dihadirkan sebagai saksi ahli oleh komisi antirasuah dalam menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Imam Nahrawi. Kuasa hukum Imam, Saleh, menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sesuai prosedur.

Penahanan Imam juga dinilai tidak sah karena sempat ada pernyataan penyerahan mandat KPK kepada Presiden pada 13 September lalu. Adapun Imam diumumkan tersangka pada 18 September dan ditahan komisi pada 27 September.

Ari melanjutkan soal penerapan UU 19/2019 tentang KPK hasil revisi. Menurutnya, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK sebelum berlakunya UU KPK baru tetap sah. Sprindik Imam diterbitkan 28 Agustus.

Ia mencontohkan perkara lama atau sebelum UU baru berlaku yang penyidikannya belum selesai tidak berlaku ketentuan baru.

"Penyidikan yang sudah berjalan sebelum UU KPK baru berlaku tetap sah tidak perlu ada dari Dewan Pengawas. Tetapi untuk pengembangan perkara baru atau penerbitan sprindik baru setelah UU KPK revisi berlaku maka menggunakan aturan baru tersebut," imbuhnya.

KPK menyatakan telah melakukan penyelidikan kasus tersebut sejak 25 Juni 2019. Selama penyelidikan itu, sudah dilakukan pemanggilan tiga kali terhadap Imam, namun yang bersangkutan tidak kooperatif memenuhi panggilan.

Dalam perkara itu, KPK menetapkan Imam sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam diduga menerima uang suap dengan total Rp26,5 miliar atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018 dan sejumlah penerimaan lain terkait jabatan sebagai Menpora.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More