Kamis 07 November 2019, 14:41 WIB

Harta Rusak Kena Pohon Tumbang, Warga DKI Bisa Dapat Rp25 Juta

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Harta Rusak Kena Pohon Tumbang, Warga DKI Bisa Dapat Rp25 Juta

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Kendaraan melintas sekitar pohon yang tumbang dan menutupi sebagian badan jalan di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu

 

MUSIM hujan telah memasuki wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak pelak potensi hujan disertai angin kencang pun cukup besar di awal-awal musim hujan ini. Ancaman adanya pohon tumbang pun cukup tinggi akibat cuaca ekstrem, meskipun penopingan pohon telah dilakukan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kehutanan DKI pun memberi ganti rugi kepada warga yang harta bendanya rusak maupun terluka akibat terkena pohon tumbang selama bangunan maupun kendaraan tidak memiliki asuransi.

"Iya bisa dapat ganti rugi selama areanya berada di wilayah DKI Jakarta," ungkap Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (7/11).

Jumlah ganti rugi bervariasi antara Rp25 juta hingga Rp50 juta. Ganti rugi senilai Rp25 juta akan diberikan bagi bangunan maupun harta benda yang rusak serta bagi warga yang terluka maupun cacat akibat terkena pohon tumbang. Sementara untuk warga meninggal dunia akan diberikan Rp50 juta.

Baca juga: Masuk Musim Hujan, Dinas Kehutanan Rapikan 60 Ribu Pohon

Warga yang mengalami kerugian bisa mengklaim dengan beberapa persyaratan. Untuk warga yang mendapat kerugian tersebut harus melampirkan salinan KTP, STNK dan BPKB kendaraan yang rusak. Warga juga harus melampirkan surat keterangan kendaraan atau bangunan tidak diasuransikan.

Jika yang rusak adalah bangunan, maka diperkenankan warga melampirkan foto bangunan yang rusak disertai dengan surat keterangan pemeriksaan dari kepolisan setempat.

"Warga juga harus melampirkan surat pengantar dari Suku Dinas Kehutanan setempat," tuturnya.

Sementara untuk memperoleh klaim bagi warga yang meninggal dunia akibat pohon tumbang, keluarga bisa mewakilkan dengan membuat surat kuasa, surat visum maupun keterangan meninggal dari rumah sakit dan keterangan dari kepolisian.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More