Kamis 07 November 2019, 11:28 WIB

KPU Simalungun Surati Pemkab Terkait Tandatangan NPHD

Apul Iskandar | Nusantara
KPU Simalungun Surati Pemkab Terkait Tandatangan NPHD

MI/Apul Iskandar
KPU Simalungun telah menyurati pemkab setempat terkait terlambatnya penandatanganan NPHD untuk Pilkada 2020.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara bersama Pemkab Simalungun telah menyepakati besaran jumlah anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp48,6 miliar. Namun demikian hingga saat ini belum dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020.

Ketua KPU Simalungun, Raja Ahab Damanik mengatakan bahwa anggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten Simalungun diakuinya sudah ada kesepakatan sebesar Rp48,6 miliar.

"Anggaran Pilkada Simalungun memang sudah disepakati Rp48,6 miliar. Namun sampai saat ini belum ada penandatangan NPHD.Kesepakatan itu seharusnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan dalam bentuk NPHD sejak 1 November 2019. Pihak Pemkab seharusnya mengajak penandatanganan NPHD," ujar Raja Ahab, Kamis (7/11).

Raja Ahab mengakui telah menyurati Pemerintah Kabupaten Simalungun tentang keterlambatan  jadwal penandatangan NPHD.

"Kita sudah menyurati pihak Pemkab Simalungun kapan penandatanganan NPHD," tegasnya.

baca juga: Blangko e-KTP di Sumsel Terbatas

Sebelumnya Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan masih ada lima daerah yang belum menandatangani NPHD. Lima daerah ini adalah Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pangkajene Kepulauan, dan Simalungun. Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan bahwa persoalan keterlambatan penandatanagan NPHD untuk Kabupaten Simalungun lebih disebabkan persoalan relasi antara kepala daerah dan KPU setempat.

"Itu ada nuansa lain. Simalungun imbas Pilgub Sumut masih ada kaitannya dengan keengganan Pemda untuk bicara soal anggaran," ungkap Pramono. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More