Kamis 07 November 2019, 08:00 WIB

Kerja Bersama Membersihkan Udara Ibu Kota

mediaindonesia.com | Megapolitan
Kerja Bersama Membersihkan Udara Ibu Kota

DOK PEMPROV DKI JAKARTA
Warga melakukan uji emisi gratis yang diselenggarakan oleh Sudin Lingkungan Hidup di tiap wilayah.

 

POLUSI udara di Ibu Kota mulai meresahkan. Karenanya, upaya penanganan masalah tersebut harus dilakukan terintegrasi antardinas atau instansi.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Dalam ingub tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan inisiatif peremajaan dan uji emisi kendaraan umum. 

Pemerintah memastikan tidak ada angkutan umum berusia di atas 10 tahun. Pun, kendaraan tidak lulus uji emisi tidak diperbolehkan beroperasi. Dinas Perhubungan mempercepat peremajaan 10.047 armada bus kecil, sedang, dan besar melalui integrasi Jak Lingko. Targetnya, peremajaan seluruh angkutan umum dalam program Jak Lingko rampung pada 2020.

Per 9 Oktober 2019, peremajaan armada bus kecil, sedang, dan besar melalui integrasi Jak Lingko tercatat 3.581 armada atau sekitar 35,64%. Sebagai rincian, bus besar 1.807 unit, bus sedang 410 unit, bus kecil 1.341 unit, dan Trans-Jakarta Cares 23 unit. 

Dinas Perhubungan juga memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan umum di empat unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor (PKB). Uji emisi merupakan bagian dari pengujian kendaraan bermotor secara berkala, yakni setiap 6 bulan. 

Terhitung sejak 1 Agustus 2019 sampai September 2019, sebanyak 2.484 kendaraan tidak lulus uji emisi. Adapun per 1 Agustus 2019 hingga 10 Oktober 2019, terdapat 808 kendaraan tidak lulus uji emisi.

Ada pula kebijakan perluasan ganjil-genap dari hanya sembilan menjadi 25 (dua puluh lima) ruas jalan di Jakarta. Perluasan itu juga berarti penambahan di waktu sore hari, yaitu dari pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Meskipun demikian, kebijakan ganjil-genap ini adalah kebijakan antara, sebelum adanya kebijakan baru di tahun 2020 yaitu Sistem Jalan Berbayar (Electronic Road Pricing). 

“Pola ganjil genap kita harapkan lebih baik tetapi perlu dipahami ganjil genap kebijakan antara, tahun depan kita masuk ERP,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balaikota DKI Jakarta.

Secara substansi, Perda Sistem Jalan Berbayar Elektronik tersebut mengatur tarif dan denda serta hal lain terkait pengoperasiannya di DKI Jakarta. Rencananya, tarif dan denda sistem jalan berbayar elektronik akan dimasukkan dalam Perda Retribusi.

Dengan demikian, peralihan moda, peningkatan kenyamanan, dan fasilitas pejalan kaki turut menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat diajak beralih ke moda transportasi umum. 

Pemerintah berupaya meningkatkan kenyamanan melalui pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung ke angkutan umum massal hingga 2020. Pada tahun ini, pembangunan jalur pedestrian di delapan lokasi rampung, yakni Cikini, Salemba Raya, Kemang, Otista, Satrio, Danau Sunter Selatan, Yos Sudarso, dan Latumenten. Inventarisasi lokasi sudah dilakukan untuk mencapai target 25 jalur pedestrian pada 2020.

Kolaborasi Melalui Gerakan
Untuk mencapai hal di atas, Pemprov DKI melakukan dua pendekatan kolaborasi. Pertama, melalui gerakan bersama masyarakat; kedua, melalui koordinasi intensif antardinas terkait. 

Hal itu dibuktikan dengan adanya peluncuran gerakan #200Taman2JutaTanaman yang melibatkan beragam instansi dan komunitas warga di bidang lingkungan hidup. 2 Juta Tanaman tersebut berupa 500.000 pohon dan 1.500.000 tanaman hias. Hingga September 2019, progress penanaman Tanaman Hias telah mencapai 339.590 tanaman, dan penanaman pohon mencapai 6.787 pohon.

Selain itu, dari sisi internal Pemprov DKI, Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas pada pembangunan fasilitas pejalan kaki. Tujuannya, menjaga kelancaran arus lalu lintas. Terkait dengan hal ini, Dinas Perhubungan membentuk tim patroli untuk mengawasi kendaraan yang tidak berhenti pada tempatnya.

Optimalisasi penghijauan pada sarana publik digencarkan pula. Upaya itu diwujudkan melalui pengadaan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai tahun ini serta mendorong implementasi prinsip green building dengan penerapan insentif dan disinsentif. 

Dinas Kehutanan berpartisipasi dalam melakukan penanaman dan pendistribusian tanaman di berbagai lokasi di Jakarta. Dinas Pendidikan tak ketinggalan melakukan penanaman pohon penyerap polutan tinggi di sejumlah sekolah. 

Dinas Kesehatan menerbitkan surat edaran tentang pembuatan sumur resapan, vertical garden, dan parkir sepeda. “Kami sedang menyusun kajian konsep dan mekanisme offsetting, serta mengidentifikasi jenis pohon penyerap polutan tinggi, lokasi potensial penaman pohon hasil offsetting, dan bekerja sama dengan World Resources Institute dalam pembuatan aplikasi offsetting emisi,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andono Warih.

Pemprov turut merintis peralihan ke energi terbarukan demi mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Ini melalui instalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah, fasilitas olahraga atau kepemudaan, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. 

Pemasangan dimulai 2019 hingga 2022. Dinas Pendidikan menyatakan telah terpasang solar panel di 72 sekolah pada tahun 2019. Dinas Perindustrian dan Energi pun menyelesaikan proses lelang pembangunan PLTS di 16 sekolah untuk periode September-Desember 2019. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pun akan memasukkan ketentuan insentif atas pemasangan solar panel dan energi terbarukan lain. (Tes/S3-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More