Kamis 07 November 2019, 02:40 WIB

Menteri LHK:  Ungkap Terobosan Pemerintah Hadapi Karhutla 2020

mediaindonesia.com | Humaniora
Menteri LHK:  Ungkap Terobosan Pemerintah Hadapi Karhutla 2020

Istimewa/KLHK
Petugas Penegakan Hukum KLHK tengah bekerja di lokasi karhutla di Kalimantan.

 

KEBAKARAN  hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia ke depan. Pasca-karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif menekan karhutla di 2016-2018.

Namun masih tingginya ancaman karhutla sebagaimanan yang terjadi pada  di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

''Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan karhutla yang berbasis desa dengan mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,'' ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya kepada  media di Jakarta, Rabu (6/11).

Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas Kamar dan Industri Indonesia (Kadin) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11), Siti Nurbaya menerangkan bahwa untuk pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Di antaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, tiga institusi pmerintah akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, tetapi juga dengan mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB), dan mekanisasi pertanian.

“Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian,” kata Menteri LHK. 

Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan pemerintah pusat melalui APBN,  menurut Siti Nurbaya, juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan pemerintah daerah melalui APBD dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).

Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 dengan luas mencapai 5,9 juta hektare, 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha). 

Menteri Siti Nurbaya mengaskan, Indonesia berhasil menekan karhutla pada 2016 dengan luas 438,3 ribu hektare dan 2017 dengan luas 165,4 ribu hektare melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada penegakan hukum lingkungan.

Namun tantangan karhutla kembali meningkat pada 2018 yang mencapai 510,5 ribu hektare dan 2019 mencapai 857,7 ribu hektare sampai dengan September 2019.

''Meski dibandingkan dengan tahun 2015 kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 67%, kita tetap tidak boleh lengah. Karena 99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia,'' ungkap Siti Nurbaya.

Setrategi penanganan karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Dalkarhutla 2019, antara lain prioritas pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

Untuk pencegahan,  kata Menteri LHK, dilakukan patroli terpadu pencegahan karhutla di delapan provinsi rawan karhutla yang meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Patroli terpadu diperkuat dengan patroli mandiri dan patroli rutin oleh Manggala Agni, Brigdalkarhut Taman Nasional/Balai Konservasi Sumber Daya Alama (KSDA) atau Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). Patroli bersinergi dengan Tim Operasi Gabungan yang terdiri dari unsur pemda, swasta, dan masyarakat di desa rawan kebakaran.

''Desa Jangkauan dalam program ini pada tahun 2019 adalah 1.461 desa dengan 415 Pos Komando di tingkat desa. Kita akan terus perkuat patroli terpadu pencegahan karhutla di tingkat tapak,'' ungkap Siti Nurbaya.

Juga dilakukan peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera thermal CCTV, penggunaan drone, serta monitoring hotspot melalui Web Sipongi KLHK,  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),  Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  yang telah  tersedia juga dalam bentuk aplikasi android.

Selain itu dilakukan pemantauan kerawanan karhutla pada areal gambut, dimana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.

Pengembangan SiMATAG.04

KLHK  juga telah mengembangkan SiMATAG-0.4m (Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut). SiMATAG-0.4m dibangun KLHK sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat. 

''Database tersebut mengelola data pemantauan dari 10.331 TMAT yang tersebar di seluruh Indonesia dan diupdate secara kontinyu melalui aplikasi gadget (mobile application based),'' jelas Siti.

KLHK juga terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif  Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan sisa pembersiahan lahan untuk cuka kayu, kompos dan briket arang.
Untuk penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang terlibat Karhutla.

Sepanjang periode 2015-2019, KLHK telah memenangi gugatan hukum lingkungan dengan nilai mencapai lebih dari Rp19 triliun, yang sebagian besar di antaranya berasal dari kasus karhutla.(OL-09)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More