Kamis 07 November 2019, 07:00 WIB

Dana Desa Rawan Dikorupsi

Denny Susanto | Nusantara
Dana Desa Rawan Dikorupsi

ilustrasi
dana desa

 

PEMANFAATAN dana desa yang digelontorkan pemerintah ke seluruh penjuru Tanah Air, termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel), rawan penyimpangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel mendorong agar kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dalam pengelolaan dana desa ditingkatkan guna menghindari penyimpangan.

"Kasus-kasus penyimpangan dana desa masih terjadi, termasuk di Kalsel. Salah satu penyebabnya ialah rendahnya kualitas atau kemampuan SDM perangkat desa dalam mengelola dana desa," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel Zulkifli, kemarin.

Pada tahun ini Kalsel mendapat kucuran dana desa sebesar Rp1,5 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya Rp1,3 triliun. Dana desa terbesar berada di Kabupaten Banjar sebesar Rp213 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat Rp174 miliar, dan Kotabaru Rp165 miliar.

Pada 2018 hampir 30% atau Rp304,7 miliar dari total Rp1,327 triliun dana desa tidak terserap dan mengendap di rekening desa.

Beberapa kasus penyimpangan dana desa terjadi di Kalsel, antara lain yang menjerat Kepala Desa Lok Batu, Kacamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Ruspandi.

Setelah sempat berbulan-bulan buron ke Kalimantan Timur, ia diringkus tim Kejaksaan Negeri Balangan.

Ruspandi menjadi tersangka korupsi dana desa tahun 2016 Rp1,13 miliar dengan kerugian negara Rp300 juta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada desa fiktif, yang menerima anggaran dana desa di APBN 2019. Realisasi dana desa hingga 30 September 2019 telah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN.

Realisasi itu meningkat bila dibandingkan dengan periode sama 2018 sebesar Rp37,9 triliun.

Setop infrastruktur

Gubernur Riau Syamsuar berharap dana desa yang dikucurkan ke provinsi itu sejak 2015 hingga 2018 hampir Rp4 triliun dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di Riau.

Gubernur tidak ingin dana desa dihabiskan secara monoton hanya untuk pembangunan infrastruktur.

"Dana desa harus betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kemiskinan di Riau yang saat ini 7,23% dapat diturunkan menjadi 5%," kata Syamsuar seusai mengikuti rapat koordinasi program inovasi desa (PID) di Pekanbaru, kemarin.

Ia juga mengatakan pembangunan infrastruktur sedang dilakukan oleh kepala negara hingga kepala daerah.

"Kami saksikan sekarang dana desa banyak digunakan untuk membangun infrastrukur. Infrastruktur ini sampai kapan pun tidak akan pernah selesai. Karena itu, harus dievaluasi," tegasnya.

Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sejumlah desa mengalokasikan sebagian dana desa yang mereka terima untuk membangun dan memberdayakan pendidikan anak usia dini (PAUD) guna membantu meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di desa.

Desa Latonliwo Satu, Kecamatan Tanjung Bunga, misalnya, mengalokasikan Rp200 juta lebih dana desa yang diperoleh untuk membangun sekolah PAUD dn TK dan membiayai tenaga pengajar. (RK/FB/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More