Kamis 07 November 2019, 06:10 WIB

Polemik Parkir Ormas

Ismatillah A Nu’ad Peneliti Indonesian Institute for Social Research and Development, Jakarta | Opini
Polemik Parkir Ormas

(screenshot video)
Viral video minimarket di Bekasi 'dipaksa' kerja sama parkir dengan ormas.

SURAT tugas Pemkot Bekasi yang dianggap 'membekali' ormas tertentu untuk menjaga parkir minimarket menjadi polemik. Masyarakat pun keberatan jika tiap ke minimarket harus ditarif biaya parkir. Bayangkan, jika hanya ingin membeli barang dalam waktu hitungan menit, harus membayar parkir motor.

Untung Pemkot Bekasi peka terhadap persoalan yang kemudian mencuat dan menjadi viral ini sehingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi mencabut surat tugas untuk ormas tersebut. Memang, ormas dewasa ini mendapat sorotan terkait dengan dinamika sosial di ruang publik, yakni ada ormas-ormas tertentu bertindak kurang bertanggung jawab serta menimbulkan kecemasan publik.

Maka itu, kemudian pemerintah membuat regulasi terhadap ormas yang sesungguhnya sudah ditetapkan DPR. Oleh sebagian masyarakat, UU Ormas sangat signifikan supaya menjadi payung hukum bagi ormas. UU itu juga jadi acuan bagi siapa pun elemen dalam masyarakat yang berkeinginan membuka jalur aspirasi lewat pembentukan ormas.

Melalui aturan ormas yang telah ada, diharap tidak lagi muncul ormas tidak bertanggung jawab yang sering membuat ulah. Tidak jarang, pembentukan ormas tidak justru menjadikan negara stabil, tapi sering jadi alat politik oleh pihak tertentu. Kemudian, menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat atau bahkan memunculkan friksi dan perpecahan sosial seperti kasus di Bekasi.

Dalam beberapa kasus, ada sentimen perbedaan sengaja dibuat oknum-oknum tak bertanggung jawab. Penelitian lapangan yang pernah dilakukan penulis, misalnya, memang menguatkan adanya keterlibatan elite tertentu dalam memelihara ormas-ormas yang selama ini membuat keonaran di masyarakat.

Seiring sudah seringnya terjadi kekerasan fisik yang dilakukan ormas tertentu, saatnya aparat keamanan negara tidak lagi memelihara 'anak macan' dan menindak tegas para oknum serta pelaku kekerasan yang meresahkan masyarakat. Justru dengan terus terulangnya peristiwa kekerasan yang dilakukan ormas, menandakan lemahnya institusi-institusi negara.

Tak ada salahnya bangsa ini belajar dari rezim Orde Baru, yakni saat itu negara sangat kuat, jika ada Ormas yang dianggap meresahkan masyarakat, buru-buru dijadikan dan dicap sebagai ormas terlarang.

Saat itu, aparat keamanan negara berhak untuk menindak tegas setiap aktivitas ormas sehingga di zaman Orde Baru kondisi dinamika kemasyarakatan menjadi cenderung stabil.

Sementara itu, sekarang, negara cenderung lemah dalam hal keamanan dan pengamanan. Karenanya, tak ada salahnya negara sedikit represif, terutama pada ormas-ormas bermasalah yang sering menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat.

Jika diperlukan, anggap ormas-ormas bermasalah sebagai organisasi terlarang. Ketika ormas-ormas sudah masuk ke wilayah publik dan melakukan tindak kriminalitas, itu sudah masuk wilayah hukum. Maka, sudah sepantasnya untuk memidanakan setiap pelakunya. Tidak peduli atas latar belakang agama atau etnik apa, jika sudah masuk ke wilayah publik dan merugikan masyarakat, itu berarti sudah masuk masalah hukum dan harus ditindak secara hukum pula.

Atas dalih apa pun, ormas yang tidak bertanggung jawab tidaklah dibenarkan. Itu karena selain melanggar aturan, juga merugikan orang lain. Kekerasan harus dihadapi dengan aturan hukum. Tugas aparat penegak hukum ialah melakukan langkah preventif atas adanya praktik-praktik kekerasan. Tidak dibenarkan jika aparat penegak hukum seakan-akan membiarkan hal itu terjadi. Sedikit saja ada gejala kekerasan, maka sudah sepantasnya aparat penegak hukum untuk bertindak.

Di masa mendatang, jika ada pihak-pihak dalam masyarakat yang direpresentasi dalam ormas, kemudian terlibat dalam suatu konflik, sepantasnya menyelesaikannya secara dialogis. Dialog sebenarnya instrumen yang strategis untuk melerai suatu konflik. Hendaknya ormas mengedepankan dialog jika dibandingkan dengan mendahulukan arogansi yang berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan tidak saja merugikan pelakunya, tapi juga menebar teror dan trauma pada masyarakat.

Karena itulah, kekerasan atas dalih apa pun tak dapat dibenarkan. Memang, menurut Erich Fromm (1900-1980), secara naluri manusia memiliki agresi defensif yang secara insting akan bereaksi menyerang atau melarikan diri jika kepentingan hayatinya terancam.

Meskipun tak sekaku naluri yang ada pada binatang, tidak kurang bukti bahwa manusia pada umumnya termotivasi kecenderungan yang terprogram secara instingtif dalam melakukan agresi defensif bila nyawa, kesehatan, kebebasan, atau kekayaannya terancam. Dengan naluri itu, sering manusia akhirnya memilih jalan kekerasan jika dibandingkan dengan dialog.

Padahal, kekerasan tak pernah menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, dalam dialog ada proses diskursif yang berujung pada penemuan suatu solusi-solusi dan kesepahaman. Menurut Hans Kung (1999) dalam Global Ethic, dialog harus dilakukan secara demonstratif, yakni mengemukakan pendapat sepanjang-panjangnya sesuai kadar kebenaran yang dimiliki seseorang.

Itu tidaklah mutlak benar, tapi masih memiliki kemungkinan salah. Karenanya, seseorang semestinya menerima pendapat orang lain dalam berdialog sebab dalam pendapat dari yang lain memiliki kemungkinan besar untuk menambal sulam dari kelemahan pendapat yang kita miliki.

Karena itu, dialog semestinya tidak mencari kebenaran, tetapi mencari kemufakatan dua belah pihak yang bertikai atau berseteru. Salah satu yang terasa hilang dari tradisi bangsa ini ialah musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Padahal, dalam bermusyawarah terdapat sebuah dialog yang berguna memecah ketidaksepakatan dan kebekuan-kebekuan dalam masyarakat itu sendiri.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More