Kamis 07 November 2019, 04:40 WIB

Kurangi Disparitas Digital, Kominfo Bangun BTS

(Rif/Medcom.id/H-3) | Humaniora
Kurangi Disparitas Digital, Kominfo Bangun BTS

(ANTARA/Arindra Meodia)
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) bersama sejumlah pemimpin daerah dalam acara "Gerakan Menuju 100 Smart City 2019"

 

PEMBANGUNAN infrastruktur digital menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengurangi disparitas pembangunan digital. Pada 2020, Kominfo berencana membangun 3.447 menara base transceiver station (BTS) guna mendukung program Kota Cerdas (Smart City) di Indonesia.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, saat ini Indonesia telah membangun backbone serat optik Palapa Ring dan BTS di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. "Peluncuran satelit diharapkan paling lambat 2022 sehingga pada 2024 satelit bisa mulai berfungsi," jelasnya.

Kominfo mencatat Indonesia telah memiliki 100 kota cerdas. Pemerintah berencana menambah jumlahnya untuk mendorong perekonomian dan fokus pada pembangunan infrastruktur komunikasi di wilayah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Kominfo sudah membangun infrastruktur sampai ke desa-desa. Kami harapkan electronic market place bisa lebih gampang dijangkau nelayan, petani, dan seterusnya," ungkap Johnny. Dengan pembangunan digital, produk mereka bisa masuk ke pasar dan cepat dijangkau konsumen.

Sebelumnya, Kominfo menyatakan akan mengompilasikan regulasi mengenai data termasuk data pribadi ke dalam satu undang-undang. "Kita perlu menempatkannya di dalam prolegnas prioritas di DPR RI dan Prolegnas prio-ritas 2020-2024," kata Johnny, Selasa (5/10).

Johnny mengatakan pihak-nya tengah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan akan menyetorkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Desember 2019.

Johnny menyatakan RUU PDP akan dibahas di DPR pada Januari hingga Juli 2020 dan ditargetkan selesai dan disahkan menjadi undang-undang pada Oktober 2020. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal itu dilakukanya sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan soal kedaulatan data yang juga harus terlindungi. Selain RUU PDP, Kominfo juga menargetkan revisi UU Penyiaran. (Rif/Medcom.id/H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More