Rabu 06 November 2019, 21:06 WIB

Kongres NasDem Rumuskan Strategi Hadapi Pilpres 2024

Arga Sumatri | Politik dan Hukum
Kongres NasDem Rumuskan Strategi Hadapi Pilpres 2024

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Keterangan pers menjelang Kongres II dan HUT ke-8 Partai Nasdem di kantor DPP NasDem, Jakarta,

 

AGENDA politik Pemilu 2024 bakal menjadi salah satu topik bahasan dalam kongres ke-2 Partai NasDem.

Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi menghadapi pemilihan calon presiden dan wakil presiden juga bakal dirumuskan dalam kongres.

"Strateginya tentu kami akan bincangkan dalam kongres. Konkretnya semuanya partai politik ingin nomor satu," kata Johnny di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta.

Johnny mengatakan NasDem menggunakan semua metodologi modern dalam rekrutmen capres dan cawapres. Ada beberapa model yany dipertimbangkan. Misalnya, dengan berkoalisi atau menjaring kandidat melalui konvensi.

"Di antara model itu ada banyak model yang sudah dilakukan yang dalam kajian akademik dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Dalam merumuskan strategi memghadapi Pilpres 2024, kata dia, NasDem juga mempertimbangkan perkembangan legislasi yang ada. NasDem terus memantau ada tidaknya perubahan terhadap undang-undang pemilu atau pilkada. Produk legislasi ini penting sebagai dasar merumuskan strategi pemenangan.

Sebagai partai politik, kata dia, NasDem juga tentu ingin mendapat hasil yang lebih baik di Pemilu 2024. Meskipun, NasDem masih belum mau mematok target dalam kisaran angka.

"Dalam menetapkan target politik tidak saja angka, tapi strategi terkait dengan aturan perundangan, rekrutmen politisi, juga situasi politik," ujarnya.

Kongres ke-2 NasDem akan digelar pada 8-11 November 2019 di Jakarta International Expo. Kongres bertajuk 'Restorasi untuk Indonesia Maju' itu bertepatan dengan hari jadi partai yang ke-8. (Medcom/OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More