Rabu 06 November 2019, 20:31 WIB

Dorong Transparansi, PSI Minta Anies Buka Dokumen KUA-PPAS

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Dorong Transparansi, PSI Minta Anies Buka Dokumen KUA-PPAS

MI/Adam Dwi
Juru Bicara PSi Rian Ernest

 

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk meminta dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) diunggah di website resmi apbd.jakarta.go.id.

Juru Bicara PSI Rian ernest mengatakan, pihaknya menawarkan untuk membuka dokumen anggaran sampai level komponen.

"Kalau bersih, kenapa harus risih? Kalau memang anda itu menganggap korupsi adalah musuh, ya harusnya dibuka seterang-terangnya dokumen penganggarannya itu," tegas Ernest di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11).

Penemuan PSI terkait anggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan ballpoint sebesar Rp124 miliar dianggap PSI menjadi hal yang mengkhawatirkan.

Soal proses penganggaran DKI, menurur Ernest, bukanlah yang pertama kali bagi Anies. Seharusnya ada pemeriksaan yang berjenjang yang dilakukan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca juga : Berbeda dengan PDIP, Gerindra DKI Tolak KUA-PPAS Diunggah

"Itu sebenarnya agak gawat ya kondisi penganggaran DKI Jakarta saat ini. Polemik lem aibom hanya pemantik saja. Lalu Pak Anies bilang masalah ini karena sistemnya enggak smart. Ini Saya pikir ada proses mengalihkan tanggung jawab. Harusnya ada pemeriksaan berjenjang," tutur Ernest.

Ia juga menyinggung temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran soal usulan anggaran DKI 2020 yang tidak wajar. Misalnya seperti penganggaran buku folio untuk program wajib belajar sebesar Rp78,8 miliar.

"Siklus penganggaran di zaman Anies Baswedan Ini bukan pertama kali. Minimun sudah empat kali proses in terjadi. Ini jadi catatan besar. Saya tanyakan sekarang ada apa dengan DKI jakarta dlm konteks transparansi?" ucapnya.

"Sebenarnya kalau dibongkar banyak temuan lagi. Tapi kan kami lebih berpandangan daripada nanti kita munculkan banyak hal lalu publik semakin khawatir, lebih baik dibuka saja semua sampai level komponen. Itu sih tujuan kami," tandasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More