Rabu 06 November 2019, 20:18 WIB

Kasus Meikarta, KPK Dalami Pembahasan Raperda

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Kasus Meikarta, KPK Dalami Pembahasan Raperda

Antara/Sigid Kurniawan
Tersangka kasus Meikarta, Mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi mendalami kasus pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Komisi kembali memeriksa satu tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa.

"Kami mendalami tentang pembahasan persetujuan substansi Raperda RDTR yang diajukan pemkab Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (6/11).

Selain memeriksa Iwa, penyidik juga mengorek keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jabar Bambang Riyanto. Dia disinyalir memiliki informasi seputar pengajuan raperda yang akhirnya memuluskan proyek pembangunan tersebut.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka terkait dengan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi 2017. Iwa saat ini dalam tahanan KPK.

Baca juga : KPK Perpanjang Penahanan Iwa Karniwa selama 30 Hari

Dia diduga menerima Rp900 juta sehubungan dengan pengesahan RDTR mengenai izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) untuk proyek Meikarta di daerah Cikarang.

Iwa menerima uang tersebut dari pihak pengembang Meikarta PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili.

Selain Iwa, KPK juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto sebagai tersangka. Penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari kasus sama yang sebelumnya menyeret Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari operasi tangkap tangan pada Oktober 2018. KPK kemudian menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di Pemkab Bekasi, dan pihak swasta. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More