Rabu 06 November 2019, 20:12 WIB

Kurang Informasi, Pemanfaatan Fasilitas GSP Tidak Maksimal

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Kurang Informasi, Pemanfaatan Fasilitas GSP Tidak Maksimal

Antara/Fanny Octavianus
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo

 

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) memberikan fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) kepada 3.572 produk Indonesia.

Dengan fasilitas itu, produk-produk tertentu asal Tanah Air mendapat insentif berupa pengurangan tarif bea masuk ke Negeri Paman Sam.

Namun, sayangnya, dari jumlah sebanyak itu, baru 836 produk yang sudah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengungkapkan hal itu terjadi karena masih minimnya informasi terkait fasilitas GSP terutama di daerah-daerah.

"Jadi ini masalah informasi yang belum tersampaikan dengan baik," ujar Iman di Jakarta, Rabu (6/11).

Baca juga : Kunjungi Indonesia, Mendag AS Tepis Berpaling dari Asia Tenggara

Untuk membenahi persoalan tersebut, Kemendag telah membuka banyak FTA Center di berbagai daerah.

"Di situ kami sampaikan informasi mengenai pemanfaatan GSP. Bagaimana caranya, skemanya," tutur dia.

Selain itu, para pelaku usaha juga diberi pemahaman terkait ketentuan barang-barang yang boleh diekspor.

"Kita kan tidak boleh impor barang dari Tiongkok, terus kita ganti kemasan dan mengekspor itu ke AS, kemudian kita klaim itu barang kita sendiri. Itu tidak boleh. Jadi kami beri pemahaman sedetil-detilnya terutama kepada para pemain baru," ucapnya.

Tepat sepekan lalu, sebanyak lima produk ekspor Indonesia kembali memperoleh GSP dari AS.

Baca juga : Komitmen Tidak Jelas, India Bisa Angkat Kaki dari RCEP

Lima produk yang terdiri dari plywood bambu laminasi, plywood kayu tipis kurang dari 66 mm, bawang bombai kering, barang rotan khusus untuk kerajinan tangan serta kelompok sirup gula, madu buatan, dan karamel itu sebelumnya sudah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat GSP karena sudah melewati ambang batas competitive need limits (CNL) sehingga dianggap sudah mampu bersaing.

Namun, setelah dicabut, pangsa pasar lima produk tersebut menurun dan pemerintah meminta AS untuk memasukkan kembali lima produk itu ke daftar penerima GSP.

"Setelah melakukan review, akhirnya AS bersedia memberikan kembali fasilitas GSP ke lima produk itu," tandasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More