Rabu 06 November 2019, 16:18 WIB

Surat Tugas Pengelolaan Parkir Harus Dilampiri Payung Hukum

Gana Buana | Megapolitan
Surat Tugas Pengelolaan Parkir Harus Dilampiri Payung Hukum

MI/M Irfan
Suasana mini market Indomaret di Pondok Kopi, Jakarta Timur.

 

PENERBITAN surat perintah tugas pengelolaan lapak parkir oleh organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Bekasi dianggap menyalahi aturan. Legislator Kota Bekasi menganggap harusnya surat tugas dilampiri dengan payung hukum yang berlaku.

“Sudah ada regulasi terkait retribusi parkir sebagai PAD tapi untuk minimarket seperti Alfa, Indomaret dan lainnya memang belum ada,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan, Rabu (6/11).

Nung, sapaan akrabnya, mengatakan, seharusnya dinas terkait berkomunikasi terlebih dahulu dengan legislator. Sehingga, payung hukum implementasi kebijakan bisa dibuat dahulu.

“Jadi bisa kita buatkan Perdanya (Peraturan Daerah), agar tidak merugikan semua pihak,” kata dia.

Dengan peristiwa video viral soal pengelolaan parkir, Nung berharap masalah tersebut bisa jadi ukuran bersama. Sehingga Wali Kota Bekasi dan eksekutif bisa bekerja sama dengan baik.

“Bagaimanapun regulasinya harus segera diatur dan harusnya pemerintah menengahi bukan berpihak antara pengusaha ataupun ormas,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah Tertibkan Pengelolaan Perparkiran

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan penarikan pajak parkir kepada pengunjung minimarket merupakan potensi pendapatan. Bahkan, hal itu sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2019 tentang pajak daerah. Regulasi ini merupakan turunan dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Ini sudah ada Perdanya, Saya sudah menjelaskan kepada Alfmart dan Indomaret,” kata Rahmat.

Namun, hal ini belum bisa diterapkan lantaran menyangkut kenyamanan masyarakat saat berbelanja di minimarket. Adapun mekanisme penarikannya, Rahmat menolak disebut menggandeng organisasi masyarakat.

"Tidak keluar label A atau label B-nya, yang keluar normatif aturannya. Pakai merek-merek ormas enggak bisa," tuturnya.

Menurut dia, siapapun boleh mengelola parkir sepanjang memiliki persyaratan. Paling utama, lanjut dia, mereka berbadan hukum, kemudian dilengkapi dengan izin operasional, NPWP maupun TDUP.(OL-5)

Baca Juga

MI/Vicky Gustiawan

Ragunan Batasi Pengunjung 5.000 Orang per Hari Saat Normal Baru

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 29 Mei 2020, 23:10 WIB
Mekanisme untuk mengatur batasan jumlah pengunjung ke Ragunan dilakukan dengan mewajibkan pengunjung mendaftar secara...
MI/ Barry F

Masa Tanggap Darurat Depok Diperpanjang hingga 30 Juni

👤Kisar Rajagukguk 🕔Jumat 29 Mei 2020, 23:06 WIB
Sementara itu, Idris menyampaikan hingga saat ini terjadi penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 4 kasus menjadi 551...
Antara/Adfitya Pradana Putra

Total Denda Pelanggaran PSBB DKI Jakarta Hampir Rp600 Juta

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 29 Mei 2020, 22:38 WIB
" Jumlah Total Denda capai Rp599.850.000, hampir 600 juta. Paling banyak tempat usaha ya," kata...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya