Rabu 06 November 2019, 13:38 WIB

Kalsel Dapat Kucuran Dana Desa Rp1,5 Triliun

Denny Susanto | Nusantara
Kalsel Dapat Kucuran Dana Desa Rp1,5 Triliun

Ilustrasi
Ilustrasi

 

TAHUN ini Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat kucuran dana desa Rp1,5 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, Zulkifli, kucuran dana desa terbesar ada di Kabupaten Banjar sebesar Rp213 miliar, Hulu Sungai Utara Rp174 miliar dan Kotabaru Rp165 miliar.

Namun pada tahun lalu, ungkap Zulkifli, hampir 30 persen atau Rp304,7 miliar dari total Rp1,327 triliun dana desa tidak terserap dan mengendap di rekening desa.

Dia juga menjelaskan, selain ada yang tidak terserap, dana desa di kalsel juga rawan penyimpangan, karena terkendala rendahnya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa.

"Kasus-kasus penyimpangan dana desa masih terjadi termasuk di Kalsel. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas atau kemampuan SDM
perangkat desa dalam mengelola dana desa," tutur  Rabu (6/11).

Beberapa kasus penyimpangan dana desa terjadi di Kalsel. Antara lain yang menimpa Kepala Desa Lok Batu Kacamatan Batumandi, Kabupaten
Balangan, Ruspandi. Setelah sempat berbulan-bulan buron ke Kalimantan
Timur, akhirnya berhasil diringkus tim Kejaksaan Negeri Balangan.

Ruspandi menjadi tersangka korupsi dana desa pada 2016 sebesar
Rp1,13 miliar dengan kerugian negara Rp300 juta. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan
ada desa fiktif yang menerima anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Realisasi dana desa hingga 30 September 2019 telah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN. Secara nilai, realisasi itu meningkat dibanding periode sama di 2018 sebesar Rp37,9 triliun. (OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More