Rabu 06 November 2019, 12:55 WIB

DPRD Sepakati Rehabilitasi Rumah Dinas Anies Rp2,4 M

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
DPRD Sepakati Rehabilitasi Rumah Dinas Anies Rp2,4 M

MI/Ramdani
Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

 

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati usulan anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur dengan anggaran senilai Rp2,4 miliar. Anggaran itu diajukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.

Dalam menyepakati usulan tersebut berjalan mulus, tidak ada interupsi atau komentar dari anggota dewan lain.

"Jadi anggaran Rp2,4 miliar, apakah disetujui?" tanya Ketua Komisi D Ida Mahmudah dalam rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (6/11).

"Setuju.." ujar seluruh anggota dewan kompak.

Usulan anggaran terkait rehabilitasi rumah dinas gubernur sempat viral lantaran dianggap fantastis oleh publik.

Baca juga: Fraksi PDIP Nilai Renovasi Rumah Dinas Anies Pemborosan

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan untuk bagian dalam rumah dinas gubernur perlu dicat ulang karena mulai mengelupas dan di beberapa titik pudar.

Sementara itu, pada plafon rumah akan dilakukan pembongkaran ulang sehingga memakan biaya yang cukup besar. Biaya yang terbilang besar untuk merehabilitasi rumah seluas 1.100 meter persegi itu bukan hanya disebabkan pembongkaran ulang tetapi kontraktor nantinya harus membuat bentuk atap yang sama dengan saat ini.

Rumah dinas gubernur juga tidak boleh berubah karena termasuk sebagai bangunan cagar budaya. Selain itu, usulan anggaran sebesar Rp2,4 miliar juga untuk memperbaiki atap kayu rumah dinas Gubernur DKI di Jl Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat.

Ida sempat bergurau tidak mengetahui bentuk rumah dinas Gubernur Anies Baswedan itu.

"Maklum, saya tidak tahu rumah gubernur karena enggak pernah diundang gubernur," tuturnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More