Rabu 06 November 2019, 12:20 WIB

Presiden Kesal Masih Ramai Tender Elektronik di Akhir Tahun

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Presiden Kesal Masih Ramai Tender Elektronik di Akhir Tahun

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden membuka Rakornas pengadaan barang dan jasa pemerintah

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya karena proses sejumlah pelelangan elektronik barang dan jasa pemerintah masih mencapai tahap konstruksi pada November 2019. Jokowi menyebut kesalahan itu terus berulang setiap tahun.

Hal itu disampaikan Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11).

Jokowi menyatakan kebiasaan proses pelelangan elektronik yang baru mencapai tahap konstruksi menjelang tutup tahun tidak boleh diteruskan.

“Tinggal dua bulan lagi masih urusi konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini tidak bisa diteruskan. Kita ulang terus kesalahan seperti ini. Akhirnya apa? Kualitas jelek," kata Presiden.

Kualitas jelek itu, lanjut Kepala Negara, terlihat pada pembangunan jembatan maupun gedung sekolah. Jokowi mencontohkan kejadian gedung sekolah ambruk karena pembangunan dikerjakan terburu-buru dan waktu hujan.

Baca juga: Presiden: Urusan Pacul Masa Harus Impor

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2019 tercatat mencapai Rp304,1 triliun. Dari angka tersebut, yang masih berproses Rp39 triliun dan yang sudah selesai sebanyak Rp265,1 triliun.

Dari total Rp39 triliun proses lelang yang belum rampung, Rp31 triliun di antaranya merupakan sektor konstruksi. Hal itu dinilai Jokowi mempengaruhi kualitas konstruksi nantinya.

Presiden pun menyindir proses pengadaan, pelelangan, atau pembelian secara elektronik namun cara pandang masih manual. Ia meminta cara pandang itu harus diubah.

“Tapi bertahun-tahun mindset kita masih manual. Buat apa bangun sistem seperti itu kalau November kita masih e-tendering?" tanyanya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More