Rabu 06 November 2019, 09:05 WIB

Revisi UU Penyiaran Dikaji Lagi

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Revisi UU Penyiaran Dikaji Lagi

MI/SUSANTO
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate bersalaman dengan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid

 

PEMBAHASAN revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 tentang Penyiaran akan dilakukan dari awal lagi. Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid menjelaskan revisi UU Penyiaran tidak termasuk UU yang di-carry over dari DPR periode 2014-2019.

"Kita tidak bicara detail dulu karena tentu UU penyiaran ini tidak termasuk UU yang carry over dari DPR periode sebelumnya sehingga pembahasan akan dimulai kembali dari awal," ujar Meutya dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Meutya menjelaskan saat ini Komisi 1 akan terlebih dahulu meminta pandangan dari setiap fraksi terkait dengan revisi tersebut. Namun, ia memastikan penyelesaian revisi UU Penyiaran akan dilakukan secara cepat mengingat transisi penyiaran dari analog ke digital yang perlu mendapatkan payung hukum.

"Digitalisasi kan memang sesuatu yang harus kita hadapi secara cepat, termasuk digitalisasi penyiaran. Jadi, kerangka hukum penyiaran tentu akan disegerakan dan menjadi fokus utama kerja DPR maupun pemerintah."

Sementara itu, Johnny G Plate menegaskan revisi UU Penyiaran akan berhubungan luas dengan dunia penyiaran. Tidak hanya terhadap penyiaran analog, tetapi juga yang berkaitan dengan penataan frekuensi digital menyambut era 5G.

"Singungan-nya sangat luas termasuk penataan frekuensi 5G yang membutuhkan pita frekuensi 700 megahertz atau di atas 2 giga. Revisi UU Penyiaran akan menata kembali, tidak hanya untuk kepentingan televisi, tetapi juga untuk kepentingan 5G," tutur Johnny.

Banyak terobosan

Di sisi lain, Meutya menjelaskan bahwa banyak menteri baru yang menjadi mitra kerja dari Komisi 1. Mulai menkominfohingga menteri pertahanan (menhan). Ia berharap para menteri baru tersebut banyak melakukan terobosan agar lebih baik dari menteri periode sebelumnya.

Dia mengungkapkan bahwa paparan rencana kerja menkominfo 2020 tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Perlu rencana yang berbeda untuk menghadapi perkembangan era penyiaran digital.

"Kita lihat apa yang disampaikan masih kurang, tidak jauh berbeda. Mungkin dari kontinuitas dengan kementerian sebelumnya, tapi kita harapkan ada terobosan-terobsan baru dari menkominfo yang lebih baik ke depan," jelas politikus Golkar itu.

Johnny memastikan akan meningkatkan kerja sama dengan Komisi 1, salah satunya terkait dengan fungsi Kemenkominfo sebagai government public relations (GPR), juga akan meningkatkan perhatian keamanan terhadap perlindungan data priadi dari tindakan cyber.

"Sesuai pesan Presiden kepada kami, saya diminta untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh di bidang informatika terkait dengan cyber security dan cyber crime," tutur Johnny.

Lebih lanjut, politikus NasDem itu mengatakan pemerintah akan fokus untuk terus membangun pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Hal itu sesuai dengan instruksi presiden yang menginginkan industri telekomunikasi dan informasi berkembang merata sehingga bisa membantu gerakan perusahaan startup digital.

"Ingin punya unicorn baru, tingkatkan status jadi decacorn. Dekatkan jarak antara masyarakat sektor pertanian, nelayan, dan daerah tertinggal untuk bisa mendapatkan fasilitas bidang informatika," tuturnya. (P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More