Rabu 06 November 2019, 06:40 WIB

Pelestarian Satwa dan Puspa Masuk Bappenas

(DD/*/H-1) | Humaniora
Pelestarian Satwa dan Puspa Masuk Bappenas

MI/Dede Susianti
Kepala Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Atit Kanti

 

LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendesak agar agenda pelestarian satwa dan puspa masuk ke program pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI, Atit Kanti, mengemukakan hal itu di acara Seminar Nasional bertema Pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia mendukung revolusi industri 4.0 dan sustainable development goals (SDGs), di Gedung Kusnoto LIPI di Kota Bogor, kemarin. Atit menyebut hal itu sudah seharusnya dilakukan dan berdasar dengan kondisi yang ada saat ini.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan selama 2000 hingga 2015 lebih dari seperlima lahan di bumi berkurang sebagai imbas diversifikasi pengembangan lahan pertanian serta urbanisasi.

"Terkadang ekosistem rusak karena adanya pembangunan. Jadi, kita undang Bappenas agar memasukkan agenda pelestarian nasional untuk keberlangsungan satwa dan puspa ke dalam program pemerintah," ujarnya.

Selain Bappenas, LIPI juga mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dijelaskan, berkurangnya lahan memengaruhi pengurangan produktivitas yang signifikan terhadap lahan hijau dan bertambahnya daftar merah pada International Union of Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

Untuk itu, kemajuan industri harus terintegrasikan dengan lingkungan untuk memastikan kinerja lingkungan berjalan baik. Teknologi 4.0 harus memperhatikan teknologi yang dapat melindungi biodiversitas yang menjadi tempat vital dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang ekosistem.

Pada momentum Hari Cinta Satwa dan Puspa yang digelar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, kemarin, Ketua Umum Asliqewan drh Huda Salahudin juga mengingatkan agar masyarakat diedukasi tentang keberadaan hewan yang boleh dan tidak dipelihara. Menurutnya, adanya fenomena di tengah masyarakat yang mulai memelihara hewan liar eksotis perlu mendapat pengawasan. (DD/*/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More