Selasa 05 November 2019, 22:40 WIB

Sekolah Ambruk Bukti Daerah tak Serus Kelola Anggaran Pendidikan

Tesa Oktiana Surbakti | Humaniora
Sekolah Ambruk Bukti Daerah tak Serus Kelola Anggaran Pendidikan

Antara/Umarul Faruq
Bangunan sekolah yang ambruk di Sekolah Dasar (SD) Negeri Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (5/11/2019)

 

BANGUNAN Sekolah Dasar (SD) Gentong di Kota Pasuruan, Jawa Timur, ambruk saat proses belajar mengajar. Peristiwa itu mengakibatkan dua orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, memandang peristiwa tersebut menjadi bukti pemerintah daerah kurang memperhatikan pengelolaan anggaran pendidikan.

Insiden ambruknya gedung sekolah menjadi bukti bahwa sektor pendidikan bukan prioritas. Padahal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fokus pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan.

"Apabila sektor pendidikan menjadi prioritas, tentu pengelolaan anggaran tidak akan sembarangan. Selain itu, kualitas SDM yang mengelola anggaran di daerah kurang begitu baik. Belum lagi ada kasus korupsi," ujar Indra saat dihubungi, Selasa (5/11).

Selain kualitas pembangunan gedung sekolah, aspek perawatan pun tidak mendapat perhatian. Indra mengambil contoh pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang dinilai kurang mampu merumuskan program pendidikan agar dikelola dengan baik.

Baca juga : Ruang Kelas SDN Gentong Ambruk, Guru dan Siswa Tewas

"Seharusnya ada standar sarana dan prasarana. Bagaimana kekuatan bangunan, lalu usia pemakaian berapa lama. Saya melihat perencanaan yang dibuat Dinas Pendidikan kurang jelas. Di wilayah Jakarta saja seperti itu, apalagi di daerah," pungkasnya

Indra menilai perlu adanya cetak biru (blue print) untuk menghindari kasus serupa. Mengingat, banyak daerah yang kurang mampu merumuskan dan mengelola program pendidikan. Termasuk, perhitungan anggaran untuk perawatan. Selain itu, banyak daerah yang mengandalkan Bantuan Operasional Daerah (BOS).

"Padahal BOS itu kan hanya bantuan. Berdasarkan Undang-Undang, pelaksana anggaran dan penanggung jawab kualitas sekolah adalah pemerintah daerah. Saya berharap tahun depan tidak ada lagi daerah yang kelola anggaran pendidikan dengan sembarangan. Peningkatan kualitas SDM bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun butuh keseriusan pemerintah daerah," jelas Indra.

Di sisi lain Pakar Pendidikan Doni Koesoema, memandang ambruknya gedung sekolah disebabkan minimnya kontrol terhadap kualitas bangunan. Mengingat, usia bangunan terlalu tua dan belum lama direnovasi.

"Sistem kontrol kualitas bangunan gedung sekolah cukup teledor. Agar bangunan sekolah aman dan nyaman, harus ada supervisi rutin terhadap kondisi bangunan sekolah," kata Doni.

Baca juga : Anak-anak SDN Batok 04 Kembali Nyaman di Kelas

Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat kesalahan spesifikasi pada konstruksi bangunan yang berupa baja ringan. Terutama, pengikat antar baja yang melandasi konstruksi atap.

Pihaknya menyarankan agar program renovasi dan pembangunan unit sekolah baru diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sebaiknya rehabilitasi dan pembangunan unit sekolah baru diserahkan kepada Kementerian PUPR, bukan Dinas Pendidikan. Pada 2020, anggaran sebesar Rp5 triliun diserahkan Kementerian PUPR untuk rehabilitasi dan pembangunan sekolah baru," tutup Doni.(OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More