Rabu 06 November 2019, 04:50 WIB

Bangun Cipta Bantah Miliki Utang kepada HIL RO

(E-1) | Ekonomi
Bangun Cipta Bantah Miliki Utang kepada HIL RO

ilustrasi
pengadilan

 

PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) membantah memiliki utang kepada H Infrastructure Limited Representative Office (HIL RO) di proyek panas bumi (geotermal) Karaha, Jawa Barat. Bantahan tersebut diungkapkan BCK di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat, Senin (4/11)

Ada beberapa faktor yang membuat BCK menolak klaim berutang kepada HIL RO.

Pertama karena HIL RO tidak memiliki legal standing atau kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apa pun di Indonesia.

Saat ini HIL RO tidak memiliki izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing sebagaimana disyaratkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 9/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Izin perwakilan badan usaha konstruksi asing yang dimiliki HIL RO sudah berakhir pada 31 Desember 2017.

Faktor kedua, kreditur kedua yang diajukan HIL RO di PN Jakpus bukanlah kreditur BCK sebab tagihan yang diajukan tersebut merupakan biaya-biaya untuk keperluan offshore project yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab HIL RO sendiri, bukan BCK.

Adapun faktor ketiga yang menjadi bantahan BCK ialah HIL RO yang menjadi pemohon pailit di PN Jakpus saat ini bukanlah HIL RO yang melakukan joint operation agreement (JOA) dengan BCK, melainkan perusahaan yang berbeda.

Hawkins Infrastucture Limited, induk perusahaan HIL RO yang melakukan JOA dengan BCK, telah dijual kepada perusahaan Australia, Downer EDI Limited.

"Pergantian pihak dalam JOA harus disetujui oleh BCK, dan karena BCK tidak pernah dimintakan persetujuannya, jelas bahwa HIL RO selaku pemohon di PN Pusat ini bukanlah HIL RO yang ada dalam JOA," ujar kuasa hukum BCK, Hendry Muliana Hendrawan dari AKHH Lawyers.

Majelis hakim menerima seluruh jawaban dari BCK tersebut. Kuasa hukum HIL RO, Ian Siregar, mengatakan akan menanggapi jawaban BCK pekan depan. "Kami pasti menanggapi, tapi perlu waktu," tukasnya. (E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More