Selasa 05 November 2019, 21:13 WIB

Besok, Komisi IX DPR Panggil BPJS Kesehatan Bahas Penaikan Tarif

Atalya Puspa | Humaniora
Besok, Komisi IX DPR Panggil BPJS Kesehatan Bahas Penaikan Tarif

Antara
Fachmi Idris

 

KOMISI IX DPR RI akan mengundang Kementerian Kesehahatan, BPJS Kesehatan dan DJKN untuk membahas penaikan tarif seputar BPJS Kesehatan. Adapun, rapat tersebut akan diadakan Rabu (6/11) pukul 10.00 di Gedung DPR RI.

"Besok sesuai dengan keputusan dan udah ada undangan akan membahas lebih khusus mengenai JKN. Agendanya nanti pemaparan BPJS dari profiling sampai kewajiban," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (5/11).

 

Baca juga: Menkes Sebut Insentif jadi Salah Satu Cara Sebar Dokter Spesialis

 

Mengenai pro dan kontra yang terjadi di masyarakat luas, Fachmi menjamin penaikan BPJS tidak akan berpengaruh pada jaminan kesehatan rakyat miskin.

"Begini, pemerintah sudah menyampaikan bahwa rakyat miskin dijamin. Yang rentan pun dijamin 96,8 juta jiwa. Plus integrasi Jaminan Kesehatan Daerah 37 juta jiwa. Jadi 133 juta jiwa sudah dinamin. Artinya sesuai dengan prinsip goting royong, yang mampu bayar sendiri, yang gak mampu ditanggung," tuturnya.

Hal senada diungkapkan juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menurutnya, banyaknya masyarakat yang menurunkan kelas BPJSnya bukanlah satu masalah. Dirinya menyebut, hal itu justru sejalan dengan prinsip gotong royong yang diusung BPJS Kesehatan.

"Ya gak apa-apa kalau dia mau turun kelas. Kalau gak mampu ya jangan dipaksa. Yang penting bayarnya teratur dan tidak bayarnya hanya kalau butuh saja," kata Terawan.

Dirinya juga menyatakan, dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan, pihaknya akan senantiasa meningkatkan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan.

"Kita harapkan sumpah dokter berjalan baik dan masyarakat terlayani dengan baik semua," tandasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More