Selasa 05 November 2019, 20:57 WIB

6,5 Orang Bikin Pidato Anies, Gerindra: Salah Ketik!

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
6,5 Orang Bikin Pidato Anies, Gerindra: Salah Ketik!

MI/Putri Yuliani
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif.

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, angkat bicara terkait keanehan jumlah Tim Penyusunan Sambutan Pidato, Makalah, dan Kertas Kerja Gubernur-Wakil Gubernur dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.

Dalam KUA-PPAS DKI Jakarta tertulis bahwa tim penyusun pidato Anies Baswedan berjumlah 6,5 orang. Keganjilan tersebut diungkap oleh  peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Rahmat di Jakarta, Senin (4/11) kemarin.

Baca juga:IBC: Ada Duplikasi Honor Tenaga Ahli Penyusunan Pidato Anies

Menanggapi hal itu, Syarif justru beranggapan temuan IBC tersebut tidak perlu dijadikan polemik. Ia menduga terjadi kesalahan pengetikan dalam KUA-PPAS sehingga memunculkan 6,5 orang. "Menurut saya sih, salah ketik," kata dia di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/11).

Semula, lanjut Syarif, anak buah Anies Baswedan diduga ingin mengetik 6 atau 5 orang. "Enggak mungkin 65 (orang) menyusun pidato. 65 orang nanti pikirannya beda-beda lagi. Menurut saya ketikan itu 6 atau 5 (orang). Saya duga itu kesalahan ketik," tandas Syarif.

Sebelumnya, IBC mengungkap terjadi anggaran ganda terkait honorarium tenaga ahli tim penyusunan sambutan pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur-wakil gubernur. Anggaran tersebut terdapat di Biro Kepala Daerah dan Kerja sama Luar Negeri (KDH KLN) serta di Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kepuluan Seribu.

Dari variabel yang digunakan, KDH KLN mengusulkan angka Rp390 juta untuk 6,5 orang selama satu tahun dengan per bulan-nya senilai Rp5 juta. "Ini juga tidak jelas dengan adanya 6,5 orang. Memang orangnya ada," cetus Rahmat selaku peneliti IBC.

Terkait dana sebesar Rp390 juta terkait honorarium tenaga ahli tim penyusunan sambutan pidato Anies Baswedan, Syarif menilai itu masih dalam batas wajar.

"Kalau tenaga ahli bisa dibilang itu mendekati wajar. Begini loh, kita mengatakan boros dan tidak, atau efisien dan tidak harus ada alat pembandingnya. Kita kan belum melihat pembandingnya. Yang dimaksud tidak wajar apanya?" ucap Syarif. (Ins/A-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More