Selasa 05 November 2019, 20:43 WIB

Ketua DPRD Desak Anies Buka Draf KUA-PPAS 2020 Seluruhnya

Antara | Megapolitan
Ketua DPRD Desak Anies Buka Draf KUA-PPAS 2020 Seluruhnya

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi

 

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2020 seluruhnya.

"Saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2020 seluruhnya," kata Prasetio di Jakarta, hari ini.

Permintaan pembukaan draf KUA-PPAS tahun 2020 yang sudah dianggap janggal, kata politisi PDI Perjuangan itu, karena hak penganggaran daerah juga ada di DPRD yang dipimpinnya.

"Ini kan jadi tanggung jawab saya sebagai ketua DPRD juga. Kalau ada anggaran yang dianggap janggal mari kita luruskan dengan pembahasan bersama agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Baca juga: Badan Kehormatan DPRD DKI Panggil William Terkait Anggaran Ganjil

Namun, kata Prasetio, bagaimana bisa pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau draf KUA-PPAS tahun 2020 tersebut belum didapatkan oleh seluruh anggota dewan.

"Saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020. Karenanyadalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka agar kita bahas bersama dan sahkan sesuai dengan ketentuan," kataPrasetio.

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta melalui anggotanya, William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang janggal yang diunggahnya di media sosial termasuk di Twitter.

Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, mulai dari anggaran Rp82,8 miliar untuk pengadaan lem di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu ada beberapa unit server dan "storage" senilai Rp66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More