Selasa 05 November 2019, 23:00 WIB

William PSI Siap Dipanggil Badan Kehormatan

William PSI Siap Dipanggil Badan Kehormatan

MI/Saskia Anindya Putri
Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana

 

WAKIL Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda menyampaikan pihaknya akan memanggil anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. Pemanggilan tersebut terkait usulan anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar.

“Kami tadi sudah kuorum, sepakat mengundang saudara William untuk menjelaskan kepada kami di BK. Sebetulnya apa yang terjadi. Ini terkait laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran etik ya,” jelas Oman di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Oman kemudian mengatakan pihaknya belum mengambil kesimpulan apakah tindakan Wiliam sudah menyalahi kode etik atau tidak.

“Memang kita diminta untuk kritis. Apa yang disampaikan oleh William itu bagus kritis, tapi kritisnya harus adil, profesional, dan proporsional. Nah, ini yang akan kita dalami sebab ada aturan etik antara hubungan kerja DPR dan Pemprov DKI,” ujar Oman.

Menurut Oman, William bisa dikenai sanksi dugaan pelanggaran kode etik atau Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34/2006 Pasal 13 ayat 2.

“Kita dalami belum sampai melanggar etik atau gimana. Hanya ada aturan di DPRD etik Pasal 13. Ini kan kaitannya dengan SKPD. Artinya pembahasan DPRD itu menyangkut hubungan anggota DPRD dan eksekutif,” kata Oman.

Dengan pemanggilan tersebut, BK akan menentukan apakah William melanggar etik atau tidak. “Aduan itu dilanggar atau melanggar etik itu belum kita sampaikan. Kita memberikan kesempatan kepada saudara William untuk menjelaskan kepada kami,” tandasnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, William Aditya Sarana menyatakan siap memenuhi panggilan BK. “Saya siap menjalani prosesnya. Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya,” kata William saat dimintai konfirmasi, di Jakarta, kemarin.

Adapun PSI DKI Jakarta selama ini meminta Gubernur DKI untuk mengunggah dokumen Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020. Akibatnya, William dilaporkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dari Maju Kotanya Bahagia Warganya, Sugiyanto selaku relawan Anies. Ia dianggap melanggar kode etik kerja DPRD karena menyebarkan informasi itu di media sosialnya. “Itu hak beliau melaporkan saya,” papar William. (Ins/J-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More