Selasa 05 November 2019, 22:40 WIB

Buka KUA-PPAS DKI 2020 ke Publik

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Buka KUA-PPAS DKI 2020 ke Publik

ANTARA
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi

 

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku pihaknya belum juga mendapatkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga sekarang.

“Bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung dengan baik, kalau saya pun belum mendapatkan draf KUA-PPAS APBD DKI Tahun 2020,” kata Prasetio Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya akan menyurati Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar dokumen itu segera dibuka untuk publik. Begitu juga untuk dewan. Sehingga, pembahasan dapat berjalan karena dibahas transparan bersama dewan.

“Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur DKI. Sehingga dokumen tersebut segera dibuka agar kita bahas bersama dan disahkan sesuai dengan ketentuan,” ujar Prasetio.

Dia menambahkan, bila ada anggaran yang dianggap janggal, pihaknya meminta eksekutif bersama-sama dengan dewan untuk meluruskannya melalui pembahasan anggar-an. Dengan begitu tentu anggaran tersebut menjadi wajar dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

“Bagaimanapun juga, hak penganggaran ada di DPRD, jadi tanggung jawab saya sebagai ketua DPRD. Kalau ada anggaran yang dianggap janggal, mari kita luruskan dengan pembahasan bersama. Sehingga anggaran itu matang dan bisa dipertanggungjawabkan,” terang Prasetio.


Hambat program

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Hendrianto mengungkapkan adanya pemangkasan ­usulan anggaran konsultan bisa menghambat program revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI sepakat memangkas usul-an anggaran jasa konsultan tersebut, dari Rp75 miliar menjadi Rp4 miliar.

“Saya sih melihatnya akan menghambat, karena yang kita bicarakan skalanya sangat luas,” kata Hendrianto.
Ia mengatakan bahwa jasa konsultan itu termasuk dalam sayembara desain untuk merevitalisasi kawasan Taman Margasatwa Ragunan dengan total hadiah Rp1 miliar.

Pemenang hasil sayembara itu sudah selesai. Adapun tahapannya saat ini ialah penyusunan masterplan untuk menata ekosistem kawasan Ragunan.

“Yang kita bangun ialah ekosistem, bukan kontruksi saja. Ini menyangkut ekologi binatang. Seharusnya DED (detail engineering design) bertahap, konsepnya tetap terbuka,” kata Hendrianto. Menurutnya, Dinas Kehutanan membutuhkan anggaran keseluruhan untuk revitalisasi TMR sebesar Rp2 triliun secara bertahap.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi D dari Fraksi NasDem Nova Harivan Paloh menghapus usulan anggaran bibit tanaman pohon sebesar Rp30 miliar. Usulan anggaran itu diajukan Dinas Kehutanan DKI Jakarta dalam rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

“Seperti pada rapat kemarin, ada masalah penganggaran bibit pohon sebanyak Rp30 miliar, itu kami drop (dihapus dalam usulan anggaran),” ungkap Nova. Komisi D, kata Nova secara detail menyisir satu-satu usulan anggaran yang diajukan Pemprov DKI. Hal ini dilakukan agar anggaran APBD 2020 efektif digunakan. (Ssr/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More