Selasa 05 November 2019, 18:15 WIB

Tingkatkan Mitigasi, BMKG Bersinergi dengan Kemendagri dan BNPB

Lilik Darmawan | Nusantara
Tingkatkan Mitigasi, BMKG Bersinergi dengan Kemendagri dan BNPB

Antara
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (kanan) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat koordinasi meningkatkan mitigasi bencana.

 

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Kepala BNPB Doni Monardo dan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengaku siap memperkuat sinergi untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi dan hidrometeorologi (bencana alam akibat faktor cuaca dan iklim) di Wilayah Indonesia.
 
"BMKG bersama BNPB, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait, perlu menyiapkan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan koordinasi dalam  pencegahan ataupun pengurangan risiko akibat  kejadian bencana alam, dan hal itulah yg mendorong BMKG untuk segera menginisiasi pertemuan koordinasi tersebut", ujar Dwikorita, Selasa (5/11).

Baca juga: BMKG: Awal Musim Hujan Terlambat, Waspadai Kebakaran

Dwikorita menjelaskan, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia, mulai memasuki awal musim hujan. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari-Februari tahun depan. Untuk itu, perlu segera ditingkatkan koordinasi dengan Pemda dan BPBD setempat, untuk membangun kewaspadaan masyarakat, serta menyiagakan bencana alam hidrometeorologi.

Selain itu, sambung Dwikorita, BMKG saat ini sedang memasang 194 sensor pendeteksi gempabumi (seismograf), untuk merapatkan jaringan monitoring kegempaan, guna meningkatkan kecepatan dan akurasi  informasi gempabumi serta peringatan dini tsunami.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah, kata dia sangat penting untuk ikut menjaga keamanan peralatan dari pencurian dan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan operasional peralatan dan sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

Dwikorita juga berharap  bertambahnya seismograf yg terpasang perlu diimbangi dengan penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana. Selain itu, Pemda juga perlu melakukan latihan rutin untuk membangun kewaspadaan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, gempa bumi dan tsunami. Hal itu sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah seperti di  Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bali.

"Perlu ditekankan edukasi masyarakat dan mitigasi,  serta penguatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui  sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, dengan  melibatkan akademia/pakar, tokoh agama/tokoh masyarakat,
pihak swasta dan media," ujar Dwikorita.

Selanjutnya Dwikorita menyampaikan pula diperlukan adanya payung hukum yang mengatur dan menjaga agar sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait dapat berjalan efektif saling menguatkan dan mendukung, serta lebih tersistem. Saat ini payung hukum tersebut masih dalam proses finalisasi.

Senada dengan Dwikorita, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan perlu adanya koordinasi dan sinergisitas penanganan krisis terhadap kebencanaan.  Itu sebabnya perlu dibangun Crisis Centre Nasional yang melibatkan kementerian/lembaga, aparat Polri, TNI, dan pemerintah daerah.

Lebih Lanjut, Tito pun mengatakan perlunya  dilakukan koordinasi secara berkala, salah satunya melalui video conference untuk mengarahkan dan menguatkan pemerintah daerah sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Kita harus merubah mindset bahwa masyarakat tidak lagi responsif, tetapi perlu langkah preventif dan proaktif sehingga tercipta masyarakat yang tanggap dan sadar akan bencana," ujar Tito. (LD/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More