Selasa 05 November 2019, 17:46 WIB

Mendikbud Diminta Prioritaskan Nasib Guru Honorer

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Mendikbud Diminta Prioritaskan Nasib Guru Honorer

Istimewa
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly

 

ANGGOTA Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memprioritaskan nasib guru honorer yang menjadi persoalan klasik di dunia pendidikan.

“Pertama soal peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer,ini persoalan klasik yang rutin dihadapi dan tidak tuntas-tuntas, ” ungkap Andi dari Fraksi PK di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa(5/11/2019). 

Ketimpangan kesejahteraan di kalangan para pengajar, menurut Andi, masih terjadi, khususnya di daerah.

“Memang belum ada pemerataan kesejahteraan, masih sangat timpang bukan hanya soal kualitas pendidikan di daerah tapi dari sisi kesejahteraan guru juga sama. Ini pekerjaan rumah (PR) buat Mendikbud,” kata Andi. 

Terkait desakan adanya Direktorat Jenderal Sekolah Swasta yang diminta sekolah-sekolah swasta, politikus asal Sulawesi Selatan (Sulsel)  itu berpendapat agar Mendikbud mempelajari urgensi dan nomenklatur yang ada. 

“Soal ini Mendikbub perlu diskusi di DPR, kita dengar pendapat karena ini menyangkut persoalan yang kompleks,” tutur Andi. 

Terhadap sosok Nadiem, anak muda yang sukses menjadi CEO Gojek itu, Andi prinsipnya menaruh kepercayaan sepenuhnya kinerja Kemendikbud akan lebih baik

“Nadiem saya kira sosok yang cerdas, punya kreativitas, kita lihat saja kinerjanya 100 hari kedepan. setelah 100 hari masih belajar , DPR punya hak melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi kinerja beliau baik memberi masukan ataupun kritikan,” tandasnya. 

Andi mengakui bahwa prioritas persoalan pendidikan karena sejalan dengan tigabprogram prioritas hasil muktamar PKB di Bali.

“Mandat Muktamar salah satunya adalah menyoal SDM kita yang jelas perlu peningkatan kualitas,“ tutur Andi. 

Ditanya soal siapakah yang pantas menjadi Wamen mendapingi Nadiem, Andi menyerahkan sepenuhnya kepada pilihan Presiden Jokowi.

“Hal tersebut hak presiden, saya kira Nadiem perlu pendamping yang bisa menjadi penyeimbang dan penyelaras secara ide dan gagasan Nadiem yang pola pikirnya kekinian, agar bisa melihat dunia pendidikan kita secara komprehensif,” tutupnya. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More