Selasa 05 November 2019, 14:42 WIB

Mantan Sekwan Pangkalpinang Tersangka SPPD Fiktif

Rendy Ferdiansyah | Nusantara
Mantan Sekwan Pangkalpinang Tersangka SPPD Fiktif

Illustrasi
ilustrasi

 

MANTAN Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan), Pangkal Pinang, Latif Pribadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengalahgunaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif yang melibatkan 13 anggota dewan.

Menurut Kepala Kejari Pangkalpinang, RM Ari Prioagung, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 34 saksi mulai dari internal DPRD Pangkalpinang hingga pemerintah pusat.

"Ya benar, Latif Pribadi mantan sekwan sudah kita tetapkan tersangka, dia merupakan pengguna anggaran, mengetahui tidak dilaksanakannya kegiatan pada9 hingga 12 Februari 2017 pada saat ditandatanganinya surat permohonan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM)," kata kejari.

Pihaknya telah memeriksa sebanyak 21 anggota DPRD, pemerintah pusat empat orang, honorer Setwan tiga orang, Mantan PNS Pangkalpinang satu orang dan tiga anggota keluarga DPRD tiga orang.

Selain itu, penyidik juga telah mendapatkan data manivest dari maskapai Garuda dan Sriwijaya Air dan menyatakan 13 anggota DPRD ini semuanya berangkat ke Jakarta.

"Hasil pemeriksaan kita, mereka semuanya berangkat ke Jakarta, hanya saja mereka tidak datang ke tempat tujuan dan tidak menjalankan tugas," ujarnya.

Disebutkan Kejari. Latif Pribadi selaku pengguna anggaran seharusnya tidak menyetujui proses pencairan anggaran sisa perjalanan dinas 13
anggota dewan tersebut dan seharusnya membatalkan pertanggungjawaban pencairan.

Dalam kasus ini, penyidik Kejari Pangkalpinang telah menyita uang tunai yang dikembalikan oleh 13 anggota DPRD Pangkalpinang sebesar Rp158 juta lebih.

Sebelumnya dalam kasus ini, Kejari Pangkalpinang telah menjerat Bendahara DPRD Pangkalpinang Budik Wahyudi dan sudah divonis penjara. Sedangkan 13 anggota dewan saat ini berstatus sebagai saksi. (OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More