Selasa 05 November 2019, 13:42 WIB

15 Pemimpin Negara RCEP Sepakati Substansi Kerja Sama

Andhika Prasetyo | Ekonomi
15 Pemimpin Negara RCEP Sepakati Substansi Kerja Sama

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) berfoto bersama sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara peserta KTT ke-3 RCEP

 

KEPALA negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan menyepakati negosiasi berbasis teks yang tertuang dalam 20 bab dan semua isu akses pasar maupun legal scrubbing Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Diharapkan penandatanganan bisa dilaksanakan pada 2020. Dari 16 negara yang tergabung dalam RCEP, ada satu negara yang masih sulit menerima berbagai kesepakatan bersama yakni India.

India memiliki masalah luar biasa signifikan yang masih belum terselesaikan.

"Tetapi semua negara RCEP akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan cara yang saling menguntungkan. Keputusan akhir India akan tergantung pada solusi yang terbaik dari masalah ini," demikian isi Pernyataan Bersama Para Pemimpin Negara RCEP.

Baca juga: Pembahasan RCEP Rampung November 2019

Pernyataan bersama itu disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-3 di Bangkok, Thailand, Minggu (4/11).

Dengan latar belakang perubahan lingkungan global yang cepat, penyelesaian negosiasi RCEP akan menunjukkan komitmen bersama terhadap perdagangan dan investasi terbuka di seluruh kawasan.

Para pemimpin negara telah menegosiasikan perjanjian yang bertujuan untuk memperluas dan memperdalam rantai nilai regional untuk keuntungan bisnis termasuk usaha kecil dan menengah, pekerja, produsen dan konsumen.

RCEP secara signifikan juga akan meningkatkan prospek pertumbuhan masa depan kawasan dan berkontribusi positif terhadap ekonomi global, sekaligus berfungsi sebagai pilar pendukung sistem perdagangan multilateral yang kuat dan promosi pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More