Selasa 05 November 2019, 13:31 WIB

BNPB Minta Pemprov Riau Sediakan Alat Pertanian Tanpa Bakar

Rudi Kurniawansyah | Nusantara
BNPB Minta Pemprov Riau Sediakan Alat Pertanian Tanpa Bakar

Antara
BNPB meminta Pemprov Riau menyediakan alat pertanian untuk mencegah petani membuka lahan dengan membakar lahan.

 

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta Pemprov Riau menyediakan alat-alat pertanian tanpa bakar, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembukaan lahan pertanian tanpa bakar dinilai sebagai solusi efektif dalam pencegahan Karhutla terutama di kawasan lahan gambut.

"Ini perlu komitmen kita semua untuk menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar. Penyediaan alat-alat pertanian tanpa bakar bisa menjadi upaya pencegahan karhutla di lahan gambut," ungkap Doni di Pekanbaru, Selasa (5/11/2019).

Dijelaskannya, Pemprov Riau harus membantu masyarakat dan petani dalam pembukaan lahan tanpa membakar. Di antaranya dengan menyediakan alat-alat pertanian tanpa bakar seperti eskavator, traktor tangan, dan lainnya. Adapun pengendalian kadar air di lahan gambut yang selama ini telah dirintis Badan Restorasi Gambut (BRG) diharapkan dapat mencegah kekeringan pada gambut di musim kemarau.

Sementara Gubernur Riau Syamsuar mengatakan pihaknya ke depan memprioritaskan persiapan teknologi pembukaan lahan tanah tanpa bakar.

"Kita di Riau ini terluas untuk lahan gambut. Karena itu kami sudah menyikapi ini. Menanam ini (membuka lahan), kami akan menyiapkan eskavator. Ada 175 kecamatan di Riau. Ada 75 yang rawan kebakaran. Pemerintah akan menyiapkan peralatan (tanpa bakar)," jelas Syamsuar.

Dia menjelaskan bahwa 99% penyebab karhutla adalah ibakar. Sedangkan untuk membuka lahan dengan tidak membakar, petani di Riau membutuhkan eskavator dengan biaya sewa minimal Rp6 juta per hektare.

"Mana petani sanggup untuk menyewa eskavator. Karena itu harus kita bantu alat yang kita siapkan untuk petani," tegas Syamsuar.

Dia menambahkan, pemerintah provinsi Riau telah sepakat dengan penegak hukum harus ada efek jera dalam kasus karhutla. Lantaran itu, semua lahan terbakar di Riau akan disegel garis polisi hingga tidak bisa lagi ditanami pelaku karhutla.

"Jadi kita kasih police line. Nanti siapa yang menanam terimalah hukuman yang berlaku," tegas Syamsuar.

Gubernur Riau juga mengimbau kepada para kepala desa agar jangan ada lagi membuat surat keterangan tanah (SKT). Pasalnya, setelah karhutla selesai dan hujan telah turun, tanah-tanah atau lahan-lahan terbakar akan mulai ditanam kelapa sawit.

baca juga: Jumlah Warga Muslim Naik, Rusia dan Kamboja Ikut Dukung Zakat

"Kita tertibkan kebun tanpa izin. Karena ini juga berpengaruh pada dunia internasional sebab produk (sawit) dari sini. Kita dituduh kurang ramah lingkungan. Kita dituduh tak peduli dengan gambut. Karena itu saya bertekad pada pemerintah saya ini harus dimasukkan program Riau hijau. Supaya produk sawit kita tidak lagi ditekan di pasar internasional," ungkap Syamsuar.(OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More