Selasa 05 November 2019, 07:15 WIB

Postur RAPBD Cianjur 2020 Defisit Rp30 Miliar

BB/LN/N-1 | Nusantara
Postur RAPBD Cianjur 2020 Defisit Rp30 Miliar

MI/Benny Bastiandy
Pelaksana Tugas Bupati Cianjur Herman Suherman

 

POSTUR Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang disodorkan eksekutif mengalami defisit Rp30 miliar. Untuk menutupi kekurangan itu, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mencari solusi sehingga nanti kembali berimbang.

"Ada defisit sekitar Rp30 miliar lebih. Untuk menutupnya, nanti dibahas lebih rinci lagi dengan TAPD dan Banggar (Badan Anggaran), apakah dengan cara menaikkan pendapatan (pendapatan asli daerah/PAD) atau mengurangi kegiatan," kata pelaksana tugas Bupati Cianjur Herman Suherman seusai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Cianjur tentang Raperda APBD Kabupaten Cianjur 2020, kemarin.

Menurutnya, defisit pada KUA-PPAS APBD merupakan hal biasa. Sebab, hampir setiap tahun terjadi defisit. "Tapi, pada akhirnya semua bisa tertutupi. Tuntas," ucapnya.

Defisit tersebut, kata Herman, tidak mungkin tertutupi dari sisa lebih penghitungan anggaran (silpa). Sebab, kelebihan realisasi penerimaan dan pengeluaran pada 2019 relatif kecil.

"Enggak (bisa menutupi). Silpa juga tadi hanya berapa miliar (rupiah). Tidak terlalu banyak," jelasnya.

Sementara itu, dana alokasi khusus (DAK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2020 meningkat Rp91 miliar bila dibandingkan dengan sebelumnya Rp355 miliar, yakni menjadi Rp446 miliar.

Sayangnya, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Rudy Jamaluddin, hingga November ini progres serapan DAK di Sulsel baru 60%. "Memang rendah dan kebetulan banyak teralokasi di infrastruktur. Itu hampir Rp600 miliar. Kemudian pada 2019 proses lelang lama. Tapi, kami usahakan sampai di level 90% mendekati akhir tahun," ujarnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meminta agar DAK dapat terserap maksimal, terutama dalam realisasi fisik. "Kuncinya ialah organisasi perangkat daerah (OPD) harus merencanakan sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Ia mendorong OPD terkait agar tetap megutamakan rea-lisasi DAK dan tidak menge-sampingkan serapan APBD. "Makanya saya ingatkan bahwa daya serap harus kita pacu," lanjutnya.

Nurdin berharap melalui rapat konsultasi tersebut DAK 2020 dapat terserap dengan baik. Adapun kucuran DAK 2020 berjumlah Rp446 miliar, (BB/LN/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More