Selasa 05 November 2019, 07:05 WIB

ASN Dibekali Ilmu Intelijen

Lilik Darmawan | Nusantara
ASN Dibekali Ilmu Intelijen

MI/RAMDANI
Iustrasi -- Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/6).

 

SEBANYAK 70 aparatur sipil negara (ASN) dibekali ilmu intelijen dasar agar dapat mendeteksi potensi konflik di masyarakat. Selanjutnya mereka akan masuk sebagai anggota Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Wasdinda).

ASN yang dibekali ilmu intelijen antara lain ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purba-lingga, Jawa Tengah. Mereka yang menjadi anggota Wadinda merupakan mata dan telinga pimpinan di tingkat organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun tingkat kabupaten.

"Mereka diberi tanggung jawab dalam penanggulangan dan penanganan konflik sosial serta antisipasi terhadap potensi kerawanan di Purba-lingga," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purbalingga M Fathurrohman, kemarin.

Sebagai mata dan telinga pimpinan, lanjutnya, ASN yang menjadi anggota Wadinda harus memberikan informasi yang valid. Dengan informasi yang valid, pimpinan dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi di tingkat masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Fathurrohman, para ASN tersebut harus dibekali dengan keilmuan intelijen, sehingga dapat melangkah sesuai dengan koridor keilmuan. "Mereka memang perlu mempunyai kemampuan intelijen, bagaimana baiknya menggali informasi. Selanjutnya, dalam ilmu intelijen ada informasi yang tertutup dan terbuka disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Badung, Bali, melakukan tes urine terhadap 60 orang ASN di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung. Menurut Kepala BNN Badung AKB Ni Ketut Masmini, tes urine dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung terciptanya ASN di lingkungan Badung yang bersih dari narkoba.

Selain itu, juga sebagai implementasi Instruksi Presiden No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang mengamanahkan bahwa ASN wajib untuk melaksanakan tes urine. "Kegiatan serupa akan terus kami laksanakan guna mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari narkoba," katanya di Mangupura.

Ia mengungkapkan, modus operandi penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika yang belakangan terus berkembang memerlukan kewaspadaan semua pihak, termasuk ASN. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen seluruh jajaran ASN yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. "Dengan begitu, para ASN juga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," kata Ni Ketut Masmini.

Dari hasil pemeriksaan urine 60 ASN, terdapat satu sampel urine yang terindikasi positif benzodiazepines. Namun, setelah pemilik urine dimintai konfirmasi, hal itu karena ASN bersangkutan mengonsumsi obat antialergi.

Perampingan ASN

Di sisi lain, menanggapi rencana perampingan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebut dua hal yang penting dilakukan dari kebijakan tersebut. Yakni, pendapatan ASN tidak berkurang dan statusnya di-tingkatkan menjadi jabatan fungsional.

Ia mengatakan, pihaknya akan menyerap masukan dari setiap kementerian terkait pe-rampingan ASN. (AT/Ant/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More