Selasa 05 November 2019, 02:20 WIB

Kemenkeu Investigasi Desa-Desa Fiktif

MI | Ekonomi
Kemenkeu Investigasi Desa-Desa Fiktif

MI/Susanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

MENTERI  Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada desa-desa fiktif yang menerima anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hal itu diketahuinya setelah menerima laporan seusai pembentukan Kabinet Indonesia Maju beberapa pekan lalu.

"Karena transfer yang ajek dari APBN, muncul desa-desa baru dan tidak ada penduduknya karena mereka lihat adanya jumlah yang ditransfer tiap tahunnya," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani mengatakan realisasi dana desa hingga 30 September 2019 telah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN. Secara nilai, realisasi itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2018 yang sebesar Rp37,9 triliun.

Sebagai tindak lanjut laporan keberadaan desa-desa fiktif itu, Menkeu mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menginvestigasi hal tersebut.

"Kami akan investigasi. Kami akan lihat karena berdasarkan mekanisme pembentukan desa dan identifikasi siapa pengurusnya dan lain-lain, kami akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampai ada statement," tukas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, meski dana desa terus mengalir setiap bulannya ke desa-desa di seluruh Indonesia untuk pemerataan perekonomian, hingga kini masih ada sekitar 20 ribu desa yang masuk kategori desa tertinggal.

Menurut Srimul, panggilan akrabnya, yang menjadi kendala dari transfer dana desa itu ialah penggunaannya yang didominasi untuk infrastruktur, keterlambatan penyaluran dana desa, dan penggunaan dana desa yang belum sesuai dengan yang diprioritaskan.

Di sisi lain, tantangan dalam merealisasikan transfer dana desa itu ialah masih tingginya kemiskinan warga di perdesaan ketimbang di perkotaan serta kurangnya keterampilan aparat dan pendamping desa.

"Ini juga menandakan tidak sinkronnya belanja yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," pungkasnya. (Mir/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More