Senin 04 November 2019, 20:43 WIB

Kredit Macet Naik, BUMN Dinilai Terlalu Kuasai Proyek Konstruksi

Ihfa Firdausya | Ekonomi
Kredit Macet Naik, BUMN Dinilai Terlalu Kuasai Proyek Konstruksi

MI/USMAN ISKANDAR
Ilustrasi proyek konstruksi

 

PENINGKATAN Rasio Kredit Macet atau Non Performing Loan (NPL) turut dipicu penguasaan proyek konstruksi oleh BUMN. Hal ini menyebabkan pengusaha-pengusaha swasta di sektor tersebut hanya berperan sebagai subkontraktor.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Saiful Akbar dalam diskusi Economic Outlook di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (4/11).

Berdasarkan rilis Bank Indonesia, kata La Ode, kredit yang paling tinggi realisasinya adalah bisnis konstruksi. "Sekarang tumbuh 26,2% atau setara dengan Rp351,1 Triliun. Di satu sisi juga kredit KNK sektor konstruksi tumbuh 19,2% atau setara Rp235,4 Triliun. Tapi kenapa justru NPL meningkat?" ungkapnya.

"Problemnya adalah selama ini pekerjaan konstruksi itu mayoritas dikuasai oleh BUMN. Tidak sampai kepada pengusaha-pengusaha swasta," imbunya.

Baca juga: PU-Pera Dorong Pelaku Jasa Konstruksi Tingkatkan Inovasi

Padahal, menurut La Ode, pemerintah telah melakukan kampanye bahwa BUMN hanya mengerjakan proyek konstruksi di atas Rp100 Miliar.

"Oke benar, realisasinya BUMN mengerjakan di atas 100 M, tapi itu induk BUMN. Anak perusahaan, cicit BUMN, itu mengerjakan yang Rp100 M ke bawah. Akhirnya kita pengusaha nasional gak dapet apa-apa," tuturnya.

Akhirnya, ungkap dia para pengusaha swasta hanya mendapatkan bagian sebagai subkontraktor.

"Ketika kita dapat subkontraktor dari BUMN, pembayaran dari BUMN paling cepat tiga bulan. Kadang bisa enam bulan.

Dampaknya kita yang pengusaha meminjam ke bank, karena jaminan kita BUMN, pembayarannya menjadi lambat," katanya.

Ia berharap bank bisa langsung menyentuh kepada pengusaha UMK Konstruksi.

"Dia tidak melalui BUMN tapi melalui pemerintah, bisa pusat atau daerah. Biasanya yang di bawah 50 M itu dari pemerintah daerah," ujarnya.

Namun, bunga yang diberikan bank acapkali tinggi untuk pengusaha-pengusaha swasta tersebut.

"Kita pengusaha konstruksi mengerjakan proyek paling lama 8 bulan. Tapi bunga yang kita dapat dari perbankan itu bisa 12-13% setahun. Pengusaha tidak masuk," jelasnya.

Di sisi lain, tambahnya, ketika pengusaha mengajukan ke perbankan seharusnya cukup dengan kontrak atau SPK dari pemerintah yang bisa jadi jaminan mendapatkan kredit.

"(tapi) Bank tidak hanya itu saja yang diminta, harus ada jaminan tambahan: aset atau bangunan yang nilainya 120% dari kontrak kita," katanya.

Oleh karena itu, La Ode melihat ada masalah dalam dari segi bisnisnya.

"Ini masalah karena keterlibatan cucu-cicit BUMN ini semacam monopoli yang akhirnya pengusaha-pengusaha swasta yang bergerak di bidang konstruksi ini jadi banyak yang berhenti," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More