Senin 04 November 2019, 18:47 WIB

DKI Anggarkan Rp300 Miliar untuk Kompensasi Bantar Gebang

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
DKI Anggarkan Rp300 Miliar untuk Kompensasi Bantar Gebang

MI/Risky Andriyanto
Tumpukan sampah di TPST Bantar gebang, Bekasi

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran kompensasi sampah untuk Bantar Gebang sekitar Rp300 miliar.

Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu (TPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, kompensasi itu terdiri dari,kompensasi bau sampah, dana bantuan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.

Besaran kompensasi itu, lanjut Asep ditentukan lewat jumlah sampah yang masuk dari Jakarta ke TPST Bantar Gebang.

"Ada formulanya, berapa tonase masuk perhari dikali pertahun. Lalu dikali koefisien itu ada dalam PKS (perjanjian kerja sama) Pemprov DKI dengan Bekasi," ucap Asep di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Baca juga : ICW Temukan Banyak Anggaran Ganjil DKI

Selain untuk Bantar gebaung, dana hubah yang disiapkan Pemprov DKI untuk Pemerintah Kota Bekasi ialah bantuan dana pembvangunan infrastruktur, seperti jembatan layang (flyover)

"Bekasi kalau salah terima Rp700 miliar. Rp300 miliar buat dana wajibnya. sisanya sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan. Itu juga dapat dana dari kemitraan," tutur Asep.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebutkan pihaknya akan melakukan kunjungan ke Bantar Gebang untuk melihat efektivitas kompensasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kita mau tinjau ke sana. Saya mau diskusikan ini dengan Bekasi. Anda (Bekasi) minta hibah tapi hitung juga lewat tonase (kompensasi sampah). Aneh juga," imbuh Taufik.

Setiap tahunnya, Pemprov DKI membayar sesuai tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang. Diketahui, dana kompensasi bau sampah pada 2019, yakni Rp141 miliar. Hal itu didasarkan pada proyeksi tonase sampah yang akan dibuang ke TPST Bantargebang. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More