Senin 04 November 2019, 17:15 WIB

KPU Batasi Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada

Putra Ananda | Politik dan Hukum
KPU Batasi Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada

ANTARA/Dhemas Reviyanto
RDP Komisi II II DPR dengan KPU dan Bawaslu di Gedung Parlemen Senayan, Senin (4/11).

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menilai perlu ada peraturan yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Hal ini disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU dengan Komisi II DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

"Pilkada ini kan yang terpilih 1 orang. Jadi 1 orang ini harapan kita harus jadi orang yang terbaik dan bisa berikan contoh, bukan sekedar dia mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya," tutur Arief.

Menurut Arief, KPU memandang bahwa perlu ada revisi UU Pilkada untuk mengakomodasi keinginan KPU terkait pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Selama ini Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur kepersetaan mantan napi korupsi selalu kandas di meja Mahkamah Agung (MA).

"Kalau mau direvisi (UU Pilkada) tentu kami akan senang kami akan mendorong ini (larangan eks napi koruptor ikut pilkada) masuk di dalam UU kepala daerah. Karena kan semua pihak saat ini berpandangan sepanjang diatur di UU maka bisa terima. Problemnya sekarang UU ini mau direvisi enggak," ujarnya.

Arief melanjutkan, berdasarkan fakta yang ada calon kepala daerah yang berstatus mantan napi korupsi selalu terpilih kembali. Namun ketika terpilih yang bersangkutan justru kerap melakukan kesalahan yang sama sehingga kembali ditahan dan menganggu proses pelantikan maupun pemerintahan di daerah tersebut.

"Ketika menyerahkan ke tangan pemilih, faktanya ada calon kepala daerah yang menang namun melakukan kesalahan yang sama sehingga ditahan yang berujung bukan dia yang memimpin. Ini yang kita tidak mau," ujarnya.

Baca juga: NasDem Fokus Pilkada 2020

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa memastikan Komisi II DPR akan merevisi UU Pilkada. Sebab, UU Pilkada merupakan rujukan dari PKPU.

"Nanti UU-nya pasti direvisi. Yang paling penting, KPU ketika membuat PKPU tetap harus menjadikan UU sebagai rujukannya," ujarnya.

Sepaham dengan KPU, Saan menuturkan bahwa Komisi II juga memiliki komitmen mencegah tindak pidana korupsi. PKPU soal larangan mantan napi korupsi maju Pilkada merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi.

"Kalau dari segi komitmen, kita (Komisi II), untuk mencegah tindak pidana korupsi ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang terjaring apa, kasus-kasus korupsi," jelasnya. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More