Senin 04 November 2019, 11:44 WIB

Sofyan Basir Berharap Bebas

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Sofyan Basir Berharap Bebas

MI/Bary Fathahilah
Sofyan Basir berharap ia dibebaskan dari segala tuntutan dalam kasus praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.

 

TERDAKWA kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, Sofyan Basir akan menghadapi sidang putusan hari ini (4/11). Dirinya berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang terbaik untuk dirinya.

"Baik, (sidang) yang terbaik," singkat Sofyan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Mantan Direktur Utama PLN tersebut berharap Ketua Majelis Hakim Hariono memutus bebas dirinya.

"Iya lah, iya dong (bebas) harapan kan," cetusnya.

Saat persidangan dengan agenda putusan ini, Sofyan terlihat ditemani oleh sahabat dekat, dan keluarga.

 "(keluarga) ada kok. Datang," imbuhnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sofyan Basir dihukum lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan dinilai terbukti terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.

Sofyan diyakini memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Kotjo awalnya ingin menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa III.

Sofyan juga disebut mempercepat proses independent power producer (IPP) PLTU Riau-1. Percepatan itu dimungkinkan agar menyelesaikan kesepakatan akhir PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI) dan BlackGold Natural Resources (BNR, Ltd), serta China Huadian Enginering Company Limited (CHEC, Ltd), perusahaan yang dibawa Kotjo.

Peran fasilitas itu telah membawa Kotjo menerima jatah menggarap PLTU Riau-1. Eni dan Idrus pun menerima Rp4,7 miliar dari Kotjo atas bantuannya meloloskan untuk menggarap proyek tersebut. Uang yang diberikan secara bertahap itu digunakan untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar dan biaya kampanye suami Eni, selaku calon Bupati Temanggung.

baca juga: KPK Panggil Karyawan BNI sebagai Saksi Imam Nahrawi

Perbuatan Sofyan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More