Senin 04 November 2019, 10:00 WIB

Penambahan Wakil Menteri belum Ada

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Penambahan Wakil Menteri belum Ada

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman.

 

JURU Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengaku belum ada kabar penambahan posisi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Menurutnya, menteri dan wakilnya saat ini yang ditunjuk tengah fokus menjalankan visi-misi Presiden. Fadjroel juga membantah komposisi Kabinet Indonesia Maju yang sudah ditentukan bukan bagi-bagi kursi ke partai pendukungnya.

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menambahkan posisi wamen di kabinet periode kedua Jokowi tidak perlu ditambahkan lagi.

Menurut Arya, 12 wamen yang ada sudah cukup untuk mendukung kinerja dan efektivitas kabinet Jokowi-Amin. "Jangan sampai kalau terlalu banyak wamen bisa menjadi beban juga bagi kabinet Jokowi," kata Arya.

Menurutnya, saat ini menteri dan wamen yang sudah sepekan dilantik masih dalam proses adaptasi di lingkungan kementerian masing-masing. Ia berharap persoalan masing-masing kementerian bisa ditampung hingga menghasilkan program yang mendukung visi presiden.

"Secara umum mereka para menteri masih dalam tahap adaptasi antarkementerian. Para menteri juga harus memberikan pandangan kepada pejabat di lingkungannya terhadap program ke depan," jelasnya.

Arya mengatakan menteri dan wamen harus bisa bekerja secara maksimal.

 Apabila kinerja mereka tak dianggap maksimal, bisa saja Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle karena kepala negara ingin memaksimalkan kerja para pembantunya di kabinet.

Terkait dengan staf khusus, Mensesneg Pratikno mengatakan menteri-menteri yang ingin mengajukan staf khusus harus melapor kepada Presiden. Meski setara eselon 1, staf khusus tersebut tidak melalui serangkaian tes.

"Ada beberapa levelling, ya, kalau pejabat eselon 1 itu kan melalui TPA, ya. Nah, sekarang ini kan setara dengan eselon 1 staf khusus itu. Mekanismenya tidak TPA, enggak. Namun, mekanismenya menyampaikan kepada presiden, terus kemudian prosesnya cepatlah, 'oh iya disetujui'," kata Pratikno.

Pratikno menuturkan kriteria staf khusus harus yang relevan dengan kementerian terkait. Dia mengatakan staf khusus akan saling mendukung tugas masing-masing.

"Yang penting bahwa itu kompeten, relevan dengan tugas-tugas kementerian. Merupakan satu tembok yang saling mendukung antara stafsus yang satu dan yang lain," ucapnya. (Mal/Nur/Cah/Zuq/Ant/P-1)

Baca Juga

MI/IMMANUEL ANTONIUS

Aktivis dan Akademisi Tolak Perpres TNI Tangani Terorisme

👤RO/Micom 🕔Rabu 27 Mei 2020, 16:23 WIB
Perpres tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi dan cenderung...
DOK DPR RI

Sulit Hidup Berdamai dengan Korona

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Mei 2020, 16:00 WIB
Dimyati mengatakan, invasi dan agresi virus Covid-19 ke seluruh dunia sangat berbahaya dan lebih jahat dari...
ilustrasi

Oknum Polisi Arogan di Bandung Dijatuhi Sanksi

👤Sri Utami 🕔Rabu 27 Mei 2020, 15:37 WIB
Polda Jawa Barat menjatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi kepada Bripka HI yang telah arogan saat ditegur untuk menggunakan masker di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya