Minggu 03 November 2019, 18:51 WIB

Hasil Investigasi Kerusuhan Mei Diserahkan ke Jokowi Pekan Depan

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Hasil Investigasi Kerusuhan Mei Diserahkan ke Jokowi Pekan Depan

MI/ Susanto
Beka Ulung Hapsara

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyerahkan laporan terbaru terkait kerusuhan bulan Mei lalu yang menewaskan 10 orang kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

"Minggu ini akan disampaikan, antara Senin sampai Jumat pokoknya. Ini kan kita masih persiapkan mulai dari penulisan typo segala macam," ungkap Wakil Direktur Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi, Minggu (3/11).

 

Baca juga: Pengamat: NasDem Bisa jadi Jembatan Oposisi dan Pemerintah

 

Komnas HAM juga akan menyerahkan laporan terkait ke beberapa kementerian seperti ke Kominfo dan Kementerian kesehatan serta Gubernur DKI Jakarta.

Komnas HAM juga belum menyebutkan kelompok mana yang memiliki senjata ilegal. Diketahui, dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Untuk delapan korban di Jakarta tewas akibat luka tembak, sedangkan seorang lainnya terluka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Sementara seorang korban di Pontianak juga terluka tembak.

Komnas HAM menyebut bahwa tugas dari kepolisian untuk mengungkapkan kelompok penembak tersebut.

"Kewenangan Komnas HAM juga terbatas. Artinya dalam pemantauan soal kejadian kerusuhan Mei. Kami meminta kepolisian untuk menindaklanjuti temuan komnas ini," ujar Beka.

"Masih dalam pencarian kelompok tersebut. Terlebih petunjuk yang diberikan Komnas HAM dirasa cukup dijadikan petunjuk awal," tambahnya.

Dalam waktu dekat sendiri Komnas HAM akan berkoordinasi dengan kepolisian supaya rekomendasi Komnas HAM berjalan. Lalu, memantau kinerja kepolisian semua kasus terungkap dan korban mendapatkan keadilan. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More