Minggu 03 November 2019, 15:52 WIB

YLBHI : KPK Butuh Perppu bukan Dewan Pengawas

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
YLBHI : KPK Butuh Perppu bukan Dewan Pengawas

MI/ Rommy Pujianto
Muhammad Isnur

 

PRESIDEN Joko Widodo menjanjikan Dewan Pengawas KPK bakal memiliki kredibilitas yang baik meski tanpa melalui perekrutan oleh pansel. Presiden juga akan meminta masukan dari banyak pihak.

Namun, Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan KPK saat ini ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).


"Yang kìta minta dari Presiden bukan itu. Yang kita minta segera keluarkan Perpu," ujar Minggu (3/11).

 

Baca juga: Pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah Sesuai UU

Dewan Pengawas KPK merupakan salah satu poin yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Isnur, ketika Presiden Jokowi membentuk Dewan Pengawas KPK sebagaimana termaktub dalam UU 19/2019, maka intervensi penegakan hukum di KPK ialah keniscaan.

"Ketika Jokowi melaksanakan UU itu berarti Jokowi dengan terang benderang memang ingin bisa intervensi penegakkan Hukum KPK," tegasnya.

Dewan Pengawas diangkat Presiden untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk memberikan izin penyadapan dan penyitaan. Menurut Isnur, hal itu sebagai bentuk intervensi Presiden terkait proses hukum di KPK.

"Fungsi Dewan pengawas yang ditunjuk langsung oleh KPK akan mengawasi dan jadi pemberi izin ranah pro yustisia. Memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Jokowi berarti intervensi langsung di penyadapan, penyitaan dan penggeledahan setiap kasus," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA

KPK Panggil Anak Rizal Djalil dalam Kasus SPAM PU-Pera

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 24 November 2020, 14:15 WIB
KPK menduga Rizal turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek senilai Rp79,27...
ANTARA

Usut Kasus Stadion Mandala Krida, KPK Periksa 9 Saksi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 24 November 2020, 13:25 WIB
KPK sedang mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala...
ANTARA

Ada Peningkatan Kasus di 9 Daerah yang Selenggarakan Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 24 November 2020, 12:55 WIB
Kendati ada tindakan pembubaran atau sanksi pidana, potensi penyebaran virus korona yang sudah terjadi akan sulit...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya