Minggu 03 November 2019, 15:52 WIB

YLBHI : KPK Butuh Perppu bukan Dewan Pengawas

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
YLBHI : KPK Butuh Perppu bukan Dewan Pengawas

MI/ Rommy Pujianto
Muhammad Isnur

 

PRESIDEN Joko Widodo menjanjikan Dewan Pengawas KPK bakal memiliki kredibilitas yang baik meski tanpa melalui perekrutan oleh pansel. Presiden juga akan meminta masukan dari banyak pihak.

Namun, Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan KPK saat ini ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).


"Yang kìta minta dari Presiden bukan itu. Yang kita minta segera keluarkan Perpu," ujar Minggu (3/11).

 

Baca juga: Pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah Sesuai UU

Dewan Pengawas KPK merupakan salah satu poin yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Isnur, ketika Presiden Jokowi membentuk Dewan Pengawas KPK sebagaimana termaktub dalam UU 19/2019, maka intervensi penegakan hukum di KPK ialah keniscaan.

"Ketika Jokowi melaksanakan UU itu berarti Jokowi dengan terang benderang memang ingin bisa intervensi penegakkan Hukum KPK," tegasnya.

Dewan Pengawas diangkat Presiden untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk memberikan izin penyadapan dan penyitaan. Menurut Isnur, hal itu sebagai bentuk intervensi Presiden terkait proses hukum di KPK.

"Fungsi Dewan pengawas yang ditunjuk langsung oleh KPK akan mengawasi dan jadi pemberi izin ranah pro yustisia. Memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Jokowi berarti intervensi langsung di penyadapan, penyitaan dan penggeledahan setiap kasus," pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More