Minggu 03 November 2019, 12:59 WIB

Anies Apresiasi KPK Dukung E-Budgeting Ditingkatkan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Anies Apresiasi KPK Dukung E-Budgeting Ditingkatkan

MI/Andri Widiyanto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan apresiasinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendukung peningkatan pada sistem e-budgeting.

"Ya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada KPK. Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan, kemudian kita bisa mengendalikan perilaku orang. Tujuan sebuah sistem dibangun itu untuk memaksa agar semua pengguna mengikuti apa yang kita inginkan," ungkapnya seusai meninjau pelaksanaan Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/10).

Sebelumnya, Anies menyebut akan meningkatkan atau memperbarui sistem e-budgeting. Tujuannya agar sistem itu bisa melakukan verifikasi otomatis terhadap anggaran yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sehingga nantinya sistem e-budgeting bisa melakukan filter secara otomatis terhadap anggaran yang benar-benar diusulkan oleh SKPD karena adanya usulan dari masyarakat maupun anggaran titipan dari oknum tertentu.

"Di dalam semua organisasi. Selalu ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukan semua, sehingga harus rajin, harus jujur," tukasnya.

Menurut Anies, sistem e-budgeting saat ini masih memiliki kelemahan karena belum bisa menyaring anggaran-anggaran yang diusulkan.

"Tapi kalau sistem itu hanya berfungsi jika penggunanya jujur, jika penggunanya rajin, maka akan kecolongan terus. Karena itulah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sebelumnya, Anies menyebut terdapat kelemahan dalam sistem e-budgeting sehingga masih muncul anggaran-anggaran tidak wajar dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Anggaran tersebut antara lain pengusulan lem aibon Rp82 miliar, pengusulan pengadaan pulpen Rp124 miliar, dan komputer Rp121 miliar.

Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif pun menegaskan mendukung Pemprov DKI jika ingin meningkatkan sistem tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Syarif melalui cuitannya di akun media sosial Twitter pribadi.

"Jika DKI Jakarta dan Pak Anies Baswedan berniat untuk meningkatkan kualitas e-budgeting yang sekarang agar lebih smart, silahkan. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali ke cara manual," ungkapnya.

Diakui Syarif, e-budgeting Jakarta dan Surabaya merupakan sistem penganggaran terbaik saat ini yang juga sering dicontohkan di hadapan kepala daerah lain agar bisa ditiru.(OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More