Minggu 03 November 2019, 08:54 WIB

Ini Saran Presiden Jokowi untuk Pemulihan Situasi Rakhine State

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Ini Saran Presiden Jokowi untuk Pemulihan Situasi Rakhine State

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi menteri melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela KTT-35 ASEAN

 

INDONESIA menaruh perhatian besar bagi upaya pemulihan situasi dan keamanan di Rakhine State, Myanmar. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menghadiri sesi Pleno KTT ke-35 ASEAN yang digelar di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11).

Presiden Joko Widodo berharap situasi di Rakhine State dapat mengalami kemajuan yang berarti.

"Saya yakin kita semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali normal," ujar Presiden kepada para pemimpin negara-negara ASEAN seperti dikutip dalam keterangan resmi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Upaya repatriasi secara sukarela, aman dan bermartabat bagi para pengungsi di Rakhine State terus didorong oleh pemimpin ASEAN. Mereka pun sepakat untuk berkontribusi dalam mendukung upaya tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memberikan keterangannya di Hotel Grand Hyatt Erawan, Bangkok, mengatakan, Presiden Joko Widodo menawarkan saran dan pandangan bagi penyelesaian isu kawasan saat berbicara di sesi Pleno tersebut.

Pertama, Presiden Joko Widodo memandang perlu diteruskannya dialog dengan para perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox’s Bazaar.

"Karena dengan dialog dan komunikasi maka akan muncul trust. Trust ini akan sangat besar artinya bagi persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat," tutur Retno.

Baca juga: Menjaga Asa untuk Perdamaian di Rakhine State dan Palestina

Kedua, sebagai bagian dari upaya penanganan, Indonesia sepenuhnya mendukung usulan untuk mendirikan satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN yang fokus memantau pelaksanaan rekomendasi tim Preliminary Needs Assessment (PNA). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan Indonesia siap berkontribusi agar satuan tugas ad-hoc dapat segera terbentuk dan bekerja.

"Para pemimpin ASEAN sudah menyepakati akan dilakukan pendirian ad-hoc task force di Sekretariat ASEAN dan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi agar satuan tugas tersebut dapat segera terbentuk," ucapnya.

Adapun yang ketiga, Indonesia mengharapkan agar prioritas proyek dan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi rekomendasi PNA yang telah disepakati dalam "2nd Technical Working Group" antara ASEAN dan Myanmar bulan Oktober lalu dapat segera dijalankan.

"Untuk mendorong implementasi prioritas proyek dan kegiatan, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia juga siap memberikan kontribusi," jelasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More