Sabtu 02 November 2019, 17:49 WIB

Soal Dewas KPK, DPR Siap Dukung Keputusan Presiden

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Soal Dewas KPK, DPR Siap Dukung Keputusan Presiden

MI/SUSANTO
KETUA Komisi III DPR RI Herman Hery

 

KETUA Komisi III DPR RI Herman Hery mengungkapkan bahwa hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum meminta pendapat Komisi III mengenai siapa saja yang sebaiknya duduk sebagai Dewan Pengawas KPK. Kendati demikian, kata dia, pihaknya memang menyerahkan hal tersebut kepada Presiden.

Kalaupun Presiden kini tengah menerima masukan terkait siapa sosok yang akan dipilih di dalam Dewan Pengawas KPK, lanjut dia, itu juga merupakan kewenangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Itu kewenangan Presiden, dan Komisi III mendukung langkah-langkah Presiden," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (2/11).

Komisi III, lanjut Herman, menyarankan agar Presiden sebaiknya meminta masukan dari para tokoh masyarakat yang betul-betul netral dan paham akan situasi penegakan hukum yang selalu mengatasnamakan pemberantasan korupsi.

Baca juga: KPK Dinilai Perlu Miliki Kewenangan SP3 dan Penyidik dari ASN

Saat ditanyakan apakah Komisi III yakin bahwa penunjukkan anggota Dewan Pengawas KPK yang dipilih Presiden akan tepat dan kredibel, Herman mengatakan bahwa Komisi III akan mendukung apapun keputusan Presiden nantinya.

"Tepat dan kredibel harus dibuktikan dengan hasil kerja, bukan karena nama seseorang. Oleh sebab itu, Komisi lll mendukung apapun keputusan Presiden sambil melihat hasil nyata dari keputusan tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa pemilihan anggota di Dewan Pengawas KPK masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan terkait siapa saja yang akan duduk di dalamnya. Ia pun menyampaikan bahwa pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK tidak melalui panitia seleksi.

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel. Tapi percaya lah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," ucapnya, Jumat (1/11). (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More