Jumat 01 November 2019, 22:28 WIB

Presiden tak Terbitkan Perppu KPK, BEM SI Akui Kecewa

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Presiden tak Terbitkan Perppu KPK, BEM SI Akui Kecewa

MI/Fransisco Carolio H Gani
BEM SI saat menggelar unjuk rasa menuntut Perppu KPK, 21 Oktober lalu

 

BADAN Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merasa kecewa dengan presiden yang tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU Komisi Pemberantasan korupsi yang baru direvisi.

Koordinator BEM SI Wilayah Jabodetabek-Banten, Muhammad Abdul Basit mengungkapkan, kekecewaan tersebut dikarenakan perjuangan aksi turun ke jalan selama ini dirasa percuma.

"Menyayangkan sikap Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu. Seharusnya Presiden melihat perjuangan kita di tanggal 23 dan 24 September lalu," kata Abdul saat dihubungi, Jumat (1/11).

Menurutnya, Presiden sudah masuk dalam lingkaran politik. Presiden seakan tidak melihat kekecewaan masyarakat sehingga tidak mengeluarkan Perppu.

Ia menyebbut, harapan yang tersisa untuk menganulir UU KPK baru ialah melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga : UU KPK Dinilai sudah Baik, Perppu tidak Perlu Terbit

"Kita tetap melakukan Judicial Review ke MK tapi kita juga meminta secara langsung kepada presiden. Ingin melihat sikap tegas presiden terkait hal itu," ujar Abdul.

Meski demikian, BEM SI masih berharap, nantinya presiden akan mengeluarkan Perppu KPK, melihat keinginna dan aspirasi di masyarakat

"BEM SI masih butuh waktu (menyikapi) terkait sikap presiden yang tidak mengeluarkan Perppu," cetusnya.

Sebelumnya, Presiden pastikan tidak akan mengeluarkan Perppu untuk UU KPK. Presiden Jokowi beralasan, menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi.

"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11). (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More