Jumat 01 November 2019, 23:40 WIB

Kejar Target 2019 Jadi PR Utama Suryo

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Kejar Target 2019 Jadi PR Utama Suryo

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru menggantikan Robert Pakpahan.

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani kemarin melantik Suryo Utomo untuk menggantikan Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak. Suryo pun langsung mendapat tugas berat, yakni mengawal penerimaan pajak 2019 dalam jangka pendek yang saat ini sedang mengalami tekanan.

“Fokus mencapai target penerimaan pajak yang hari ini mengalami tekanan berat melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi secara proper,” kata Sri Mulyani dalam pelantikan tersebut.

Ia juga meminta Suryo yang tak lain merupakan pejabat karier di Ditjen Pajak untuk melanjutkan proses reformasi perpajakan dan pembenahan fundamental yang selama ini sudah dilakukan pada institusi pajak.

Proses reformasi itu, tambah Sri, dapat dilakukan dengan mengawal pembentukan sistem administrasi (core tax) yang dapat mendorong penerimaan dengan akurat, efisien, dan penuh kepastian.

“Karena ini titipan Presiden, agar Dirjen Pajak mampu menjaga momentum penerimaan negara, tapi tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi. Ini kombinasi yang berat dan tidak mudah,” ujar Sri menekankan.

Seusai dilantik, Suryo Utomo menyatakan akan langsung memperkuat konsolidasi internal guna mengawal penerimaan pajak di sisa tahun 2019.

“Kita konsolidasi dulu, kira-kira seperti apa untuk melanjutkan yang kemarin. Kita juga re-mapping kembali, yang bisa dipercepat yang mana,” ujarnya.

Suryo mengatakan fokus terhadap penerimaan pajak sangat penting karena pendapatan dari sisi pajak saat ini tengah mengalami tekanan dan berpotensi meleset jauh dari target. Sementara itu, 70% penerimaan APBN berasal dari pajak.

Perluas subjek pajak

Saat dimintai pendapatnya, Ketua Umum Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama menyarankan Suryo untuk terus memperluas subjek wajib pajak guna meningkatkan penerimaan negara.

Upaya intensifikasi seperti reformasi sistem perpajakan di tubuh internal instansi memang diperlukan, tapi prog­ram ekstensifikasi juga tidak boleh kendur.

Terlebih, jika pemerintah benar-benar serius menerapkan berbagai kebijakan pengurangan pajak sebagai insentif bagi pelaku usaha.

“Itu harus bisa ditutup dengan wajib pajak-wajib pajak baru. Wajib pajak yang belum punya NPWP, yang belum patuh, itu yang harus digalakkan ke depan,” ujar Siddhi, kemarin.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu melakukan profiling sektor usaha untuk melihat industri mana saja yang masih belum optimal dalam menye-torkan pajak.

Terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut penerimaan pajak tidak sesuai ekspektasi karena melambatnya setoran dari dunia usaha, Siddhi pun tidak membantahnya.

“Dunia usaha memang sedang mengalami tekanan,” tandasnya. (E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More