Jumat 01 November 2019, 18:44 WIB

Program Tol Laut Perlu Dikaji Ulang agar Sesuai Harapan

Wibowo Sangkala | Nusantara
Program Tol Laut Perlu Dikaji Ulang agar Sesuai Harapan

Antara
Kapal milik PT Pelni yang menjadi bagian dari program tol laut yang dicanangkan pemerintah.

 

ANGGOTA Komisi V DPR RI Periode 2014-2019  Bambang Haryo Soekartono menilai tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo masih banyak kendala dan masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Ia juga memandang manfaatnya masih belum bisa dirasakan masyarakat luas.

Menurut Bambang, jika tol laut dikatakan bisa menurunkan disparitas harga itu belum terwujud. "Program tol laut justru menyedot subsidi dari APBN, jadi lebih baik tol laut dikaji ulang," katanya.

Program tol laut yang menjadi salah satu proram andalan Presiden Joko Widodo yang dimulai sejak 2014 tersebut dalam perjalanannya banyak terganjal berbagai kendala.

"Mulai dari konsepnya yang belum jelas hingga sinergitas antarlembaga yang langka ditemui dan belum terealisasi," ucap Bambang.

Bambang mengaku program tol laut tidak sesuai harapan dan banyak salah kaprah dalam pelaksanaannya.

"Barang-barang yang diangkut oleh tol laut ini tidak pernah dikontrol dan akhirnya dilepas ke mekanisme pasar," tutur Bambang.

Dalam program tol laut, pemerintah menyatakan barang yang diangkut seharusnya 11 komoditas pokok. Akan tetapi, pada kenyataannya tol laut ini turut mengangkut komoditas lainnya seperti barang elektronik dan sepeda.

"Ini yang seharusnya Pak Jokowi dan Pak Menko Maritim perlu turun ke bawah untuk mengecek langsung," jelas Bambang kepada wartawan, di Serang, Banten, Jumat (1/11).

Pada 30 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengeluhkan tidak optimalnya sasaran yang dicapai oleh tol laut. Jokowi mengatakan ada pihak swasta yang memonopoli program tol laut sehingga tujuan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan.

Bambang mengaku tidak sependapat dengan pernyataan Jokowi. Menurutnya, selama ini justru pihak swasta malah tidak diberikan kesempatan yang besar. Program tol laut lebih dimonopoli BUMN yang bergerak di bidang pelayaran yakni PT Pelni.

Padahal, kata Bambang, tercatat 26 ribu kapal yang dioperasikan oleh sekitar 3.000 perusahaan nasional untuk mengangkut barang lewat angkutan laut.(OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More